Wawasan Kebangsaan Pancasila Dalam Alam Pikiran Soekarno
Kamis, 06 Juni 2024 - 20:17 WIB
loading...
A
A
A
Mengembalikan Pancasila sebagai Panduan Bernegara
Soesanto Darmosoegondo menyatakan, Pancasila memiliki beberapa sifat yang kemudian disebutkannya secara rinci, yaitu: 1) sifat politis; 2) sifat kultural; 3) sifat religious; 4) sifat etis; 5) sifat yuridis; 6) sifat sosilistis; 7) sifat humanis universal; 8) sifat mengayomi dan melindungi; 9) sifat universal dan eternal; 10) sifat ideologis; 11) sifat kerakyatan atau demokratis; 12) sifat comprehensive-harmonis; 13) sifat psikologis; 14) sifat pedagogis atau edukatif; dan 15) sifat dinamis-progresif.
Berangkat dari pemahaman bahwa Pancasila sebagai strategi budaya bangsa itulah kearifan/sifat kultural dapat menajdi basis sekaligus orientasi dalam membangun peradaban bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidupnya. Dengan demikian, idealitas demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah berlandaskan pada dua pondasi sekaligus, yakni (1) berdasarkan Pancasila, dan (2) karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ia tidak steril dari nilai-nilai dasar (core values) yang berlaku secara universal.
Dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menempati posisi yang paling utama. Demokrasi dalam sistem politik Indonesia yang didasarkan dan dibangun pada fundamen Pancasila kemudian lazim disebut dengan Demokrasi Pancasila. Dalam konteks di atas, sudah selayaknya-lah ke depan untuk mengkonstruksikan kembali Pancasila sebagai panduan bernegara.
Konstruksi ini tentunya membawa konsekuensi, Pertama, semua regulasi dan kebijakan negara perlu mengacu pada nilai-nilai fundament Pancasila dan masa depan angsa dengan segala masalah dan tantangannya, negara perlu menentukan arah dan garis besar pembangunan nasional berbasis pada ideologi Pancasila. Kedua, sebagai strategi kebudayaan, kiblat dan asal kebudayaan tidak menjadi acuan yang beku dan kaku.
Selama kebudayaan tersebut bermanfaat dan dapat menjadi sumber kreavitas dalam memperkaya kepribadian budaya bangsa. Kondisi ini membawa implikasi bawha Indonesia bukan pewaris kebudayaan Nusantara semata, melainkan juga berhak menjadi pewaris dan contributor kebudayaan dunia. Dengan demikian kepribadian bangsa tidak dipahami secara defensive, melainkan bersifat progresif.
Upaya peningkatan kualitas dan Susana kehidupan warga negara yang mandiri menjadi kebutuhan. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara harus diwujudkan dalam regulasi kehidupan, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu nilai dan norma yang mengatur kehidupan kenegaraan, Pancasila diperlukan untuk penguatan kemampuan nasioanl di pelbagai bidang, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan.
Soesanto Darmosoegondo menyatakan, Pancasila memiliki beberapa sifat yang kemudian disebutkannya secara rinci, yaitu: 1) sifat politis; 2) sifat kultural; 3) sifat religious; 4) sifat etis; 5) sifat yuridis; 6) sifat sosilistis; 7) sifat humanis universal; 8) sifat mengayomi dan melindungi; 9) sifat universal dan eternal; 10) sifat ideologis; 11) sifat kerakyatan atau demokratis; 12) sifat comprehensive-harmonis; 13) sifat psikologis; 14) sifat pedagogis atau edukatif; dan 15) sifat dinamis-progresif.
Berangkat dari pemahaman bahwa Pancasila sebagai strategi budaya bangsa itulah kearifan/sifat kultural dapat menajdi basis sekaligus orientasi dalam membangun peradaban bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidupnya. Dengan demikian, idealitas demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah berlandaskan pada dua pondasi sekaligus, yakni (1) berdasarkan Pancasila, dan (2) karena Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ia tidak steril dari nilai-nilai dasar (core values) yang berlaku secara universal.
Dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menempati posisi yang paling utama. Demokrasi dalam sistem politik Indonesia yang didasarkan dan dibangun pada fundamen Pancasila kemudian lazim disebut dengan Demokrasi Pancasila. Dalam konteks di atas, sudah selayaknya-lah ke depan untuk mengkonstruksikan kembali Pancasila sebagai panduan bernegara.
Konstruksi ini tentunya membawa konsekuensi, Pertama, semua regulasi dan kebijakan negara perlu mengacu pada nilai-nilai fundament Pancasila dan masa depan angsa dengan segala masalah dan tantangannya, negara perlu menentukan arah dan garis besar pembangunan nasional berbasis pada ideologi Pancasila. Kedua, sebagai strategi kebudayaan, kiblat dan asal kebudayaan tidak menjadi acuan yang beku dan kaku.
Selama kebudayaan tersebut bermanfaat dan dapat menjadi sumber kreavitas dalam memperkaya kepribadian budaya bangsa. Kondisi ini membawa implikasi bawha Indonesia bukan pewaris kebudayaan Nusantara semata, melainkan juga berhak menjadi pewaris dan contributor kebudayaan dunia. Dengan demikian kepribadian bangsa tidak dipahami secara defensive, melainkan bersifat progresif.
Upaya peningkatan kualitas dan Susana kehidupan warga negara yang mandiri menjadi kebutuhan. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara harus diwujudkan dalam regulasi kehidupan, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu nilai dan norma yang mengatur kehidupan kenegaraan, Pancasila diperlukan untuk penguatan kemampuan nasioanl di pelbagai bidang, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan.
(cip)
Lihat Juga :
