Praktik Baik PPDB Bersama di DKI Jakarta

Moch Salim Somad, S.Kom, M.Pd
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta

JAKARTA tengah melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Tahun 2024. Warga Jakarta jangan khawatir karena Jakarta memiliki praktik baik yang telah dilakukan sejak awal dan diadopsi oleh banyak provinsi lainnya di Indonesia.

Secara umum, PPDB merupakan sebuah proses pendaftaran dan seleksi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menerima siswa baru secara adil dan transparan. Karena itu, pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta selalu konsisten mengacu pada regulasi terbaru untuk mewujudkan PPDB yang terbaik. Teranyar, merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sesjen Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023, PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Regulasi tersebut juga menegaskan adanya empat jalur PPDB yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

Refleksi terhadap masalah PPDB selalu penting untuk dilakukan karena sedikitnya ada beberapa tantangan yang perlu disiapkan. Pertama, Penetapan Zonasi. Calon Peserta Didik Baru jenjang SD, SMP dan SMA yang berdomisili satu RT/RW belum tertampung di sekolah tersebut. Kedua, Daya Tampung. Masih kurangnya daya tampung di semua jenjang. SD kurang 164.845. SMP kurang 54.833. SMA dan SMK kurang 37.302. Ketiga, adanya masalah ketidaktelitian penginputan NIK untuk PPDB.

Untuk mewujudkan Praktik Baik dalam PPDB di Jakarta, BPMP DKI Jakarta melakukan tiga langkah utama. Pertama, melakukan fasilitasi Pra PPDB seperti dalam FGD Penyusunan Juknis dan Uji Publik PPDB dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Ombudsman, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta dan lainnya. Selain itu, juga mengawal perhitungan daya tampung dan zonasi sesuai aturan yang berlaku.

Kedua, melakukan pendampingan terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam melakukan sosialisasi PPDB melalui konferensi pers kepada masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan 12 Juni 2023 di Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dihadiri Plt. Kepala Dinas Syaefulloh Hidayat, Wakilnya Purwosusilo, dan Kepala BPMP DKI Moch Salim Somad. Pada tahun 2024 ini juga dilakukan hal sama dengan Plt Kepala Dinas Budi Awaluddin yang juga didampingi Wakilnya dan Kepala BPMP DKI Jakarta.

Ketiga, menyampaikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh BPMP DKI Jakarta maupun oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2023.



Alhamdulillah, pelaksanaan PPDB di Jakarta menjadi praktik baik yang menjadi contoh bagi yang lainnya. Ada empat ciri utama Praktik Baik PPDB Jakarta. Pertama, adanya PPDB Bersama sekolah swasta untuk menambah daya tampung sehingga pada tahun 2024 ini ada penambahan daya tampung untuk jenjang SMP, setelah sebelumnya telah terjadi penambahan daya tampung pada jenjang SMA.

Kedua, pelaksanaan PPDB secara full online untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik kecurangan dalam PPDB. Ketiga, adanya jalur zonasi. Dalam proses pembagian wilayah zonasi melibatkan unsur terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Keempat, adanya jalur afirmasi yang melibatkan Dinas Sosial.

Imbas adanya PPDB Bersama di Jakarta tahun 2024 ini, terdapat 395 sekolah dari jenjang SMP, SMA dan SMK yang mampu membuka kuota tampungan Peserta Didik Baru sebanyak 8.426 dengan sebaran 1.731 untuk SMP, 2.671 untuk SMA dan 4.024 untuk SMK.

Dengan adanya PPDB Bersama di Jakarta, tiga keuntungan diperoleh. Pertama, setelah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) diterima, biaya investasi berupa uang pangkal dan sejenisnya dibiayai hanya satu kali. Kedua, biaya operasional seperti SPP dan lainnya akan dibiayai selama maksimal 3 tahun sekolah. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya total untuk CPDB yang diterima dalam PPDB. Ketiga, anggaran PPDB Bersama yang bersumber dari APBD akan lebih hemat karena adanya partisipasi masyarakat.



Pada akhirnya, dengan PPDB Bersama ini warga Jakarta menjadi lebih sejahtera. Selain semakin banyak masyarakat yang tertampung di bangku sekolah, juga prosesnya adil dan transparan, serta biaya menjadi lebih hemat karena masyarakat lebih terlibat.