Pemerintah Diminta Jujur ke Publik dan Tak Memaksakan Tapera
Sabtu, 01 Juni 2024 - 14:19 WIB
loading...
A
A
A
Ada pula, yang mengaku baru diundang sekali. Sayangnya, kata dia, konfederasi yang hadir dalam undangan pemerintah ini tidak mendapatkan penjelasan terkait substansi yang matang terhadap kebijakan tersebut.
"Artinya hanya melengkapi persyaratan formil saja, dan itu pun tidak cukup. Belum lagi, debat-debat secara terbuka dengan expert, akademisi dan seterusnya. Ini juga sangat minim sekali. Kita selalu membahas dalam tanda petik di setengah kamar kemudian ketika meluncur peraturannya atau undang-undangnya atau regulasinya memunculkan polemik," ujarnya.
Baca juga: Jadi Anggota Komite BP Tapera, Basuki, Sri Mulyani dan Ida Fauziyah Cs Terima Honor hingga Rp43 Juta
Selain soal kejujuran, Maftuchan menilai yang perlu dilakukan pemerintah adalah tidak buru-buru untuk memaksakan agar kebijakan ini tetap berjalan. Mengingat, sejumlah penolakan sudah mulai banyak dilakukan.
"Saya kira kebijaksanaan yang diperlukan adalah melakukan revisi segera, dan kalo perlu melakukan revisi di undang-undangnya, undang-undang perumahan rakyat," katanya.
"Artinya hanya melengkapi persyaratan formil saja, dan itu pun tidak cukup. Belum lagi, debat-debat secara terbuka dengan expert, akademisi dan seterusnya. Ini juga sangat minim sekali. Kita selalu membahas dalam tanda petik di setengah kamar kemudian ketika meluncur peraturannya atau undang-undangnya atau regulasinya memunculkan polemik," ujarnya.
Baca juga: Jadi Anggota Komite BP Tapera, Basuki, Sri Mulyani dan Ida Fauziyah Cs Terima Honor hingga Rp43 Juta
Selain soal kejujuran, Maftuchan menilai yang perlu dilakukan pemerintah adalah tidak buru-buru untuk memaksakan agar kebijakan ini tetap berjalan. Mengingat, sejumlah penolakan sudah mulai banyak dilakukan.
"Saya kira kebijaksanaan yang diperlukan adalah melakukan revisi segera, dan kalo perlu melakukan revisi di undang-undangnya, undang-undang perumahan rakyat," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
