Pemerintah Diminta Jujur ke Publik dan Tak Memaksakan Tapera
Sabtu, 01 Juni 2024 - 14:19 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Tapera antara Nikmat dan Sengsara yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta terbuka dan jujur kepada publik untuk menjelaskan maksud kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ). Pasalnya, kebijakan yang baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani masyarakat.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Tapera antara Nikmat dan Sengsara' yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024).
"Menurut saya pemerintah perlu lebih terbuka, lebih jujur kepada publik dan selalu mengedepankan proses perumusan kebijakan, regulasi yang lebih partisipatif," kata Maftuchan.
Maftuchan mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa konfederasi serikat pekerja, beberapa waktu lalu. Dalam komunikasi tersebut, ada yang mengaku tidak diundang dalam pembahasan perubahan peraturan pemerintah (PP) ini.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Tapera antara Nikmat dan Sengsara' yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024).
"Menurut saya pemerintah perlu lebih terbuka, lebih jujur kepada publik dan selalu mengedepankan proses perumusan kebijakan, regulasi yang lebih partisipatif," kata Maftuchan.
Maftuchan mengaku telah berkomunikasi dengan beberapa konfederasi serikat pekerja, beberapa waktu lalu. Dalam komunikasi tersebut, ada yang mengaku tidak diundang dalam pembahasan perubahan peraturan pemerintah (PP) ini.
Lihat Juga :
