Picu Polemik, PKS Bakal Evaluasi Aturan Tapera
Sabtu, 01 Juni 2024 - 11:55 WIB
loading...
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama akan melakukan evaluasi terhadap regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR akan melakukan evaluasi terhadap regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sikap ini diambil lantaran Tapera menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk “Tapera, antara Nikmat dan Sengsara” yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024).
"Sikap resmi PKS, kami terbuka untuk mengevaluasi tidak saja di PP (Peraturan Pemerintah) nya tetapi Undang-undangnya," kata Suryadi.
Baca juga: BP Tapera: Gaji Pekerja yang Sudah Kredit Rumah Tetap Dipotong
Ada beberapa catatan terkait polemik Tapera ini. Pertama, ini merupakan kewajiban negara di dalam amanat UUD, di mana negara menyediakan perumahan yang layak. "Tetapi kemudian kewajiban itu terlalu besar dibebankan kepada pekerja dan pekerja mandiri, jadi ini yang pertama," ujarnya.
Kedua, perumahan ini merupakan isu sektoral. Suryadi mengakui memang ada 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah tinggal. Hanya saja, isu ini tidak bisa menjadi masalah sekitar 90 juta pekerja lainnya.
Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk “Tapera, antara Nikmat dan Sengsara” yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024).
"Sikap resmi PKS, kami terbuka untuk mengevaluasi tidak saja di PP (Peraturan Pemerintah) nya tetapi Undang-undangnya," kata Suryadi.
Baca juga: BP Tapera: Gaji Pekerja yang Sudah Kredit Rumah Tetap Dipotong
Ada beberapa catatan terkait polemik Tapera ini. Pertama, ini merupakan kewajiban negara di dalam amanat UUD, di mana negara menyediakan perumahan yang layak. "Tetapi kemudian kewajiban itu terlalu besar dibebankan kepada pekerja dan pekerja mandiri, jadi ini yang pertama," ujarnya.
Kedua, perumahan ini merupakan isu sektoral. Suryadi mengakui memang ada 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah tinggal. Hanya saja, isu ini tidak bisa menjadi masalah sekitar 90 juta pekerja lainnya.
Lihat Juga :
