Dalih Tapera Dibebankan ke Pekerja Mandiri, Moeldoko: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah
Jum'at, 31 Mei 2024 - 15:19 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan tentang Tapera dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024). FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) merupakan perpanjangan dari Badan Perimbangan Perumahan (Bapertarum) yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN). Jangkauan Tapera diperluas dan diterapkan untuk pekerja mandiri dan swasta karena pemerintah melihat banyak masyarakat Indonesia belum memiliki rumah.
"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, ini data dari BPS bukan ngarang ya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Tapera, kata Moeldoko, merupakan usaha pemerintah agar masyarakat yang belum punya rumah dapat terealisasi di tengah masalah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di tingkat perumahan yang tidak seimbang. "Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya itu sebenarnya yang dipikirkan," ujarnya.
"Caranya dengan melibatkan pemberi kerja, yang hal ini juga pemerintah untuk PNS. Jadi yang setengah persen untuk ASN itu dari pemerintah, berikutnya setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta atau yang bekerja yang di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya," sambungnya.
"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, ini data dari BPS bukan ngarang ya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
Tapera, kata Moeldoko, merupakan usaha pemerintah agar masyarakat yang belum punya rumah dapat terealisasi di tengah masalah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di tingkat perumahan yang tidak seimbang. "Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya itu sebenarnya yang dipikirkan," ujarnya.
"Caranya dengan melibatkan pemberi kerja, yang hal ini juga pemerintah untuk PNS. Jadi yang setengah persen untuk ASN itu dari pemerintah, berikutnya setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta atau yang bekerja yang di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya," sambungnya.
Lihat Juga :
