Jokowi Perlu Jadi Ketum Parpol untuk Kuatkan Posisi Tawar di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kamis, 30 Mei 2024 - 15:04 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal menilai Presiden Jokowi perlu menjadi ketua umum parpol untuk menjaga posisi tawarnya di pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menjadi ketua umum partai untuk menjaga posisi tawarnya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Dengan begitu, Jokowi tidak ditinggalkan atau diabaikan.
“Secara historis, setelah selesai menjabat mayoritas Presiden Indonesia memimpin partai dan menjadi ketua umum partai. Ibu Megawati dan Pak SBY menjadi role model bagi siapa pun. Termasuk mungkin bagi Pak Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal, Rabu (29/5/2024).
Baca juga: 4 Ketua Umum Parpol di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin
Apalagi banyak program pemerintahan Jokowi yang belum terwujud hingga saat ini dan bakal dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Satu-satunya jalan untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan ikut mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran melalui pengaruh di parpol.
“Keberadaan Gibran (anak Jokowi) saja tidak cukup. Jokowi mesti punya partai politik agar bisa ikut mengontrol jalannya program-program pemerintahan. Tanpa partai politik tidak akan ada interaksi dan (pengaruh) partisipasi Jokowi. Jangan lupa partai politik adalah komponen penting dalam pemerintahan hasil Pemilu 2024 (Prabowo-Gibran),” ungkapnya.
Menurut Azhari, posisi PDIP yang akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya semakin membuat pentingnya kehadiran Jokowi sebagai ketua umum partai. Pasalnya, pemerintahan Prabowo-Gibran pasti sangat membutuhkan kemampuan politik Jokowi untuk menjaga dinamika politik.
“Ide Jokowi menjadi ketua umum partai semakin urgen lantaran PDIP bakal memilih jalan sebagai oposisi. Prabowo-Gibran butuh figur Jokowi untuk menjaga dinamika politik koalisi dan oposisi agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itu, Jokowi pasti akan mengambil posisi sebagai penjaga pemerintahan ketika PDIP menjadi oposisi,” ujar Azhari.
“Secara historis, setelah selesai menjabat mayoritas Presiden Indonesia memimpin partai dan menjadi ketua umum partai. Ibu Megawati dan Pak SBY menjadi role model bagi siapa pun. Termasuk mungkin bagi Pak Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal, Rabu (29/5/2024).
Baca juga: 4 Ketua Umum Parpol di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin
Apalagi banyak program pemerintahan Jokowi yang belum terwujud hingga saat ini dan bakal dilanjutkan pada pemerintahan mendatang. Satu-satunya jalan untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan ikut mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran melalui pengaruh di parpol.
“Keberadaan Gibran (anak Jokowi) saja tidak cukup. Jokowi mesti punya partai politik agar bisa ikut mengontrol jalannya program-program pemerintahan. Tanpa partai politik tidak akan ada interaksi dan (pengaruh) partisipasi Jokowi. Jangan lupa partai politik adalah komponen penting dalam pemerintahan hasil Pemilu 2024 (Prabowo-Gibran),” ungkapnya.
Menurut Azhari, posisi PDIP yang akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran akhirnya semakin membuat pentingnya kehadiran Jokowi sebagai ketua umum partai. Pasalnya, pemerintahan Prabowo-Gibran pasti sangat membutuhkan kemampuan politik Jokowi untuk menjaga dinamika politik.
“Ide Jokowi menjadi ketua umum partai semakin urgen lantaran PDIP bakal memilih jalan sebagai oposisi. Prabowo-Gibran butuh figur Jokowi untuk menjaga dinamika politik koalisi dan oposisi agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itu, Jokowi pasti akan mengambil posisi sebagai penjaga pemerintahan ketika PDIP menjadi oposisi,” ujar Azhari.
Lihat Juga :
