BNPT Sebut 80 Persen Pelaku Terorisme Terpengaruh Dunia Maya
Selasa, 28 Mei 2024 - 22:25 WIB
loading...
A
A
A
"Semoga pemaparan yang diberikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam menghadapi ancaman terorisme," katanya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjenpas, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Erwedi Supriyatno mengaku, mendukung program pembinaan narapidana terorisme (napiter) di lapas, salah satunya dengan wawasan kebangsaan.
"Napiter itu hanya salah pemahaman atau salah ideologi, dan terorisme bukan agama," kata Erwedi Supriyatno.
Ia menyebut, program pembinaan wawasan kebangsaan melibatkan pihak-pihak terkait penanganan terorisme. Di antaranya BPIP dan BNPT. Salah satunya melalui program klinik Pancasila, perpustakaan Pancasila dalam lapas dan lainnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, revitalisasi permasyarakatan wujud nyata penanganan para Napiter di Indonesia. Sebab, sebelumnya penanganan Napiter kerap menimbulkan gejolak.
"Dulu kami kewalahan penanganan Napiter terkait penempatan. Bahkan terjadi pemberontakan Napiter dalam lapas," ujarnya.
"Apalagi ada tren Napiter menular ke narapidana lain, seperti narapidana narkoba. Meskipun dulu satu blok, mereka bisa mempengaruhi dan ini berdampak besar," imbuhnya.
Ia menyebut, data terakhir sedikitnya 223 Napiter menyatakan ikrar setia NKRI di 2023 dan 169 Napiter menyatakan ikrar setia NKRI pada 2024. "Tren terbaru Napiter perempuan sangat tinggi. Dan ini jadi perhatian kita," ucapnya.
"Kami terus melakukan pembinaan, salah satunya melalui program safari dakwah dengan mendatang Napiter yang telah menyatakan ikrar setia NKRI," imbuhnya.
Hal yang sama diungkapkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo.
Dia mengatakan, penanganan terorisme tidaklah mudah, karena berkaitan dengan ideologi. Untuk itu, menurut dia, dibutuhkan pendekatan holistik dengan pendekatan Pancasila. Baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjenpas, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Erwedi Supriyatno mengaku, mendukung program pembinaan narapidana terorisme (napiter) di lapas, salah satunya dengan wawasan kebangsaan.
"Napiter itu hanya salah pemahaman atau salah ideologi, dan terorisme bukan agama," kata Erwedi Supriyatno.
Ia menyebut, program pembinaan wawasan kebangsaan melibatkan pihak-pihak terkait penanganan terorisme. Di antaranya BPIP dan BNPT. Salah satunya melalui program klinik Pancasila, perpustakaan Pancasila dalam lapas dan lainnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, revitalisasi permasyarakatan wujud nyata penanganan para Napiter di Indonesia. Sebab, sebelumnya penanganan Napiter kerap menimbulkan gejolak.
"Dulu kami kewalahan penanganan Napiter terkait penempatan. Bahkan terjadi pemberontakan Napiter dalam lapas," ujarnya.
"Apalagi ada tren Napiter menular ke narapidana lain, seperti narapidana narkoba. Meskipun dulu satu blok, mereka bisa mempengaruhi dan ini berdampak besar," imbuhnya.
Ia menyebut, data terakhir sedikitnya 223 Napiter menyatakan ikrar setia NKRI di 2023 dan 169 Napiter menyatakan ikrar setia NKRI pada 2024. "Tren terbaru Napiter perempuan sangat tinggi. Dan ini jadi perhatian kita," ucapnya.
"Kami terus melakukan pembinaan, salah satunya melalui program safari dakwah dengan mendatang Napiter yang telah menyatakan ikrar setia NKRI," imbuhnya.
Hal yang sama diungkapkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo.
Dia mengatakan, penanganan terorisme tidaklah mudah, karena berkaitan dengan ideologi. Untuk itu, menurut dia, dibutuhkan pendekatan holistik dengan pendekatan Pancasila. Baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
Lihat Juga :
