KPK: Tak Perlu Delegasi Jaksa Agung dalam Perkara Gazalba Saleh
Selasa, 28 Mei 2024 - 20:25 WIB
loading...
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebutkan bahwa lembaganya memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan penuntutan sesuai dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang KPK. Foto/SINDOnews/Riyan Rizki
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Nurul Ghufron menyebutkan bahwa lembaganya memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan penuntutan sesuai dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hal itu menanggapi pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan JPU KPK tidak memiliki delegasi untuk melakukan penuntutan dari Jaksa Agung dalam perkara Gazalba Saleh .
.
“Perlu kami jelaskan bahwa KPK, kepolisian, maupun Kejaksaan Agung memiliki landasan atribusi masing masing. Kejaksaan Agung berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2021, KPK berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2019 dan juga lembaga-lembaga lain memiliki kewenangan masing-masing berdasarkan undang-undang yang membentuknya,” ujar Ghufron kepada wartawan, Selasa (28/5/2024).
Baca juga: Nurul Ghufron Sebut Hakim Tipikor Terima Eksepsi Gazalba Saleh Bentuk Inkonsistensi
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, kata Ghufron, KPK merupakan lembaga dalam rumpun eksekutif yang memiliki tugas dalam penegakan hukum, termasuk penuntutan.
“Jadi KPK telah memiliki kewenangan atribusi oleh pembentuk undang-undang untuk kemudian diberi tugas untuk melakukan penuntutan. Sehingga tugas yang dilaksanakan oleh KPK itu dasarnya adalah tugas atribusi dari Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang 19/2019,” jelasnya.
Kemudian, dia menjelaskan pada Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana disebutkan bahwa kewenangan timbul karena pembentuk UU memberi kewenangan, ada delegasi, atau ada mandat.
.
“Perlu kami jelaskan bahwa KPK, kepolisian, maupun Kejaksaan Agung memiliki landasan atribusi masing masing. Kejaksaan Agung berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2021, KPK berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2019 dan juga lembaga-lembaga lain memiliki kewenangan masing-masing berdasarkan undang-undang yang membentuknya,” ujar Ghufron kepada wartawan, Selasa (28/5/2024).
Baca juga: Nurul Ghufron Sebut Hakim Tipikor Terima Eksepsi Gazalba Saleh Bentuk Inkonsistensi
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, kata Ghufron, KPK merupakan lembaga dalam rumpun eksekutif yang memiliki tugas dalam penegakan hukum, termasuk penuntutan.
“Jadi KPK telah memiliki kewenangan atribusi oleh pembentuk undang-undang untuk kemudian diberi tugas untuk melakukan penuntutan. Sehingga tugas yang dilaksanakan oleh KPK itu dasarnya adalah tugas atribusi dari Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang 19/2019,” jelasnya.
Kemudian, dia menjelaskan pada Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana disebutkan bahwa kewenangan timbul karena pembentuk UU memberi kewenangan, ada delegasi, atau ada mandat.
Lihat Juga :
