AMPI Jerman: Kritik dan Analisis Politik Harus Didasarkan Data dan Fakta Akurat
loading...
DPLN Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerman mengingatkan kritik dan analisis politik harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan pada asumsi atau spekulasi. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Luar Negeri (DPLN) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerman Najib Mahfuzh Abdallah merespons pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Barometer M Qodari yang menyebut Partai Golkar bisa menjadi Brutus di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka . Najib menegaskan bahwa kritik dan analisis politik harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan pada asumsi atau spekulasi.
Para analis politik juga diminta untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat. Menurut Najib, pernyataan Qodari tersebut cenderung provokatif dan dapat mengganggu stabilitas politik serta kerja sama antarpartai yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.
Dia mengatakan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah diakui atas komitmennya dalam meneruskan agenda pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). "Dalam konteks ini, inklusivitas dan kerja sama antarpartai sebagai kunci keberhasilan pemerintahan mendatang," kata Najib, Selasa (28/5/2024).
Najib menekankan pentingnya inklusivitas dalam pemerintahan. Dia melanjutkan, kerja sama yang solid antarpartai sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional.
"Pernyataan yang meragukan integritas dan kontribusi Partai Golkar dapat merusak citra partai tersebut di mata publik, serta mengganggu stabilitas pemerintahan secara keseluruhan," pungkasnya.
Diketahui, dalam sebuah tayangan podcast, Qodari mengakui bahwa lembaganya tidak dilibatkan Golkar dalam survei Pilkada 2024. Kemudian, Qodari mengkritik Golkar dan menyebut partai nomor urut 4 di Pemilu 2024 bisa menjadi Brutus atau pihak yang berkhianat.
Para analis politik juga diminta untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat. Menurut Najib, pernyataan Qodari tersebut cenderung provokatif dan dapat mengganggu stabilitas politik serta kerja sama antarpartai yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan.
Dia mengatakan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah diakui atas komitmennya dalam meneruskan agenda pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). "Dalam konteks ini, inklusivitas dan kerja sama antarpartai sebagai kunci keberhasilan pemerintahan mendatang," kata Najib, Selasa (28/5/2024).
Najib menekankan pentingnya inklusivitas dalam pemerintahan. Dia melanjutkan, kerja sama yang solid antarpartai sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional.
"Pernyataan yang meragukan integritas dan kontribusi Partai Golkar dapat merusak citra partai tersebut di mata publik, serta mengganggu stabilitas pemerintahan secara keseluruhan," pungkasnya.
Diketahui, dalam sebuah tayangan podcast, Qodari mengakui bahwa lembaganya tidak dilibatkan Golkar dalam survei Pilkada 2024. Kemudian, Qodari mengkritik Golkar dan menyebut partai nomor urut 4 di Pemilu 2024 bisa menjadi Brutus atau pihak yang berkhianat.
(abd)
Lihat Juga :
