Jokowi Larang Kementerian Lembaga Bikin Aplikasi Baru Mulai Tahun Ini: Stop!
loading...
Presiden Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran _Government Technology_ (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Senin (27/5/2024). FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta semua kementerian dan lembaga tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru mulai tahun ini. Saat ini banyak sekali aplikasi yang telah dibuat dan menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.
Hal ini ditekankan Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran _Government Technology_ (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
"Oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru. Stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," kata Jokowi dalam sambutannya.
"Tahun ini saja kemarin kita cek waktu membikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," tambahnya.
Menurut Jokowi, banyaknya aplikasi yang dibuat oleh kementerian lembaga dikarenakan setiap adanya pergantian menteri ataupun dirjen selalu muncul aplikasi baru.
"Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," katanya.
Jokowi menekankan kehadiran birokrasi seharusnya untuk melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan untuk masyarakat. "Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," kata Jokowi.
Seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi.
Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing.
"Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi nggak papa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," tandasnya.
Hal ini ditekankan Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran _Government Technology_ (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
"Oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru. Stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," kata Jokowi dalam sambutannya.
"Tahun ini saja kemarin kita cek waktu membikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," tambahnya.
Menurut Jokowi, banyaknya aplikasi yang dibuat oleh kementerian lembaga dikarenakan setiap adanya pergantian menteri ataupun dirjen selalu muncul aplikasi baru.
"Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," katanya.
Jokowi menekankan kehadiran birokrasi seharusnya untuk melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan untuk masyarakat. "Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," kata Jokowi.
Seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat.
"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten/kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi.
Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing.
"Kita juga harus memperkuat govtech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi nggak papa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," tandasnya.
Lihat Juga :
(abd)
