Hashim: Mustahil Prabowo Dirikan Negara Khilafah

Rabu, 20 Februari 2019 - 18:32 WIB
Hashim: Mustahil Prabowo Dirikan Negara Khilafah
Hashim: Mustahil Prabowo Dirikan Negara Khilafah
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menegaskan kembali bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat memegang kuat nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Prabowo menghabiskan lebih dari separuh usianya sebagai prajurit.

Menurut dia, tidak mungkin calon presiden nomor urut 02 itu meninggalkan Pancasila apalagi mendirikan negara khilafah.

Pernyataan Hashim ini sekaligus menjawab fitnah yang ditujukan kepada Prabowo di tengah hiruk-pikuk pemilihan presiden 2019. Ada anggapan kedekatan Prabowo dengan kelompok Islam yang mendukungnya maju sebagai capres pilihan umat sebagai pintu masuk berdirinya negara khilafah.

"Keluarga kami adalah keluarga yang majemuk dan dan memegang kuat Pancasila yang terdiri atas berbagai agama. Mustahil Prabowo Subianto mau mendirikan negara khilafah," ujar Hashim Djojohadikusumo saat berpidato di acara Pengukuhan Pengurus Gerindra Daerah Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu 20 Februari 2019.

Hashim menjelaskan, kedekatan Prabowo dengan segala komponen anak bangsa ini adalah bertujuan untuk merangkul semua suku, agama, golongan, dan ras dalam upaya memperkuat nilai NKRI dan Pancasila.

"Karena, kesenjangan sosial, ketidakadilan didalam masyarakat bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menghasut terjadinya disintegrasi bangsa. Membenturkan yang kaya dan miskin," tutur adik kandung Prabowo tersebut.

Hashim juga kembali menegaskan Pancasila tidak hanya menyangkut kepercayaan seperti yang termaktub di Sila Pertama saja. Terdapat pula empat sila lainnya yang saling berkaitan dan sudah menjadi cita-cita luhur pendiri bangsa.

"Oleh karena itu, kita perlu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa sehingga Indonesia tidak disintegrasi seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Perlu adanya pemahaman bahwa kondisi bangsa saat ini berada di ambang disintegrasi bila kesenjangan ekonomi, politik, hukum, dan sosial semakin lebar," tuturnya.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4129 seconds (0.1#10.140)