Hargai Deklarasi KAMI, Pagar Nusa NU Minta Isu Rasial dan Agama Tak Dipakai
Rabu, 19 Agustus 2020 - 13:35 WIB
loading...
Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin saat Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU), Muchamad Nabil Haroen menyatakan, kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan sejumlah tokoh dan aktivis memunculkan beragam tafsir politik dan pelbagai persepktif.
"Saya pribadi, sangat menghargai perbedaan pandangan. Jadi sah-sah saja untuk membangun gerakan politik, atau gerakan sosial," kata Nabil saat dihubungi SINDOnews, Rabu (19/8/2020).
(Baca: Pemerintah Tak Perlu Khawatir Deklarasi KAMI, IPW Sebut di Era SBY Pernah Ada Gerakan Serupa)
Gus Nabil sapaan akrabnya mengatakan, politik Indonesia dianggapnya sangat dinamis. Sehingga munculnya KAMI sepanjang memberikan kontribusi dengan gagasan-gagasan untuk bangsa, perlu diterima dengan lapang dada.
"Bukan memfitnah, mencaci maki, dan ujaran kebencian. Kita akan melihat lebih jauh ke depan, proses-proses apa yang terlihat," tutur Nabil.
Lebih lanjut Nabil menilai, polarisasi politik yang ada jangan sampai memecah belah bangsa. Ia pun melihat pelbagai macam kontestasi politik dalam beberapa dekade ini sangat fluktuatif. Sebaliknya, situasi yang berbeda, terjadi dalam skala waktu yang lama, dan perubahan drastis juga sering terjadi.
Menurut Nabil, dalam kurun satu dekade terakhir, isu etnis dan agama menjadi komoditas yang sering digunakan dalam kontestasi politik. Maka, peristiwa ini diharapkan jangan sampai terjadi lagi, karena korbannya rakyat sendiri dan warga Indonesia.
(Baca: KAMI Deklarasi, Politikus Demokrat: Pemegang Kekuasaan Tak Perlu Risau)
"Nah, KAMI jangan sampai menggunakan sentimen rasial dan agama. Justru, harus mampu merangkul semua elemen bangsa," ujar politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan.
Di sisi lain, kata Nabil, jebakan oligarki politik juga memerlukan pemerataan kesejateraan. Ia menilai, dari perubahan politik beberapa tahun yang terakhir, sangat terlihat bagaimana peran-peran dari oligarki yang memangkas aspirasi rakyat.
"Nah, ke depan, perlu ada pemerataan akses. Bahwa, juga kelompok yang kaya juga membuka ruang untuk membantu yang kurang mampu, serta mendukung pengusaha-pengusaha baru. Ini penting, agar ada pemerataan akses ekonomi, pendidikan, politik dan hak publik," pungkas dia.
"Saya pribadi, sangat menghargai perbedaan pandangan. Jadi sah-sah saja untuk membangun gerakan politik, atau gerakan sosial," kata Nabil saat dihubungi SINDOnews, Rabu (19/8/2020).
(Baca: Pemerintah Tak Perlu Khawatir Deklarasi KAMI, IPW Sebut di Era SBY Pernah Ada Gerakan Serupa)
Gus Nabil sapaan akrabnya mengatakan, politik Indonesia dianggapnya sangat dinamis. Sehingga munculnya KAMI sepanjang memberikan kontribusi dengan gagasan-gagasan untuk bangsa, perlu diterima dengan lapang dada.
"Bukan memfitnah, mencaci maki, dan ujaran kebencian. Kita akan melihat lebih jauh ke depan, proses-proses apa yang terlihat," tutur Nabil.
Lebih lanjut Nabil menilai, polarisasi politik yang ada jangan sampai memecah belah bangsa. Ia pun melihat pelbagai macam kontestasi politik dalam beberapa dekade ini sangat fluktuatif. Sebaliknya, situasi yang berbeda, terjadi dalam skala waktu yang lama, dan perubahan drastis juga sering terjadi.
Menurut Nabil, dalam kurun satu dekade terakhir, isu etnis dan agama menjadi komoditas yang sering digunakan dalam kontestasi politik. Maka, peristiwa ini diharapkan jangan sampai terjadi lagi, karena korbannya rakyat sendiri dan warga Indonesia.
(Baca: KAMI Deklarasi, Politikus Demokrat: Pemegang Kekuasaan Tak Perlu Risau)
"Nah, KAMI jangan sampai menggunakan sentimen rasial dan agama. Justru, harus mampu merangkul semua elemen bangsa," ujar politikus PDI Perjuangan ini melanjutkan.
Di sisi lain, kata Nabil, jebakan oligarki politik juga memerlukan pemerataan kesejateraan. Ia menilai, dari perubahan politik beberapa tahun yang terakhir, sangat terlihat bagaimana peran-peran dari oligarki yang memangkas aspirasi rakyat.
"Nah, ke depan, perlu ada pemerataan akses. Bahwa, juga kelompok yang kaya juga membuka ruang untuk membantu yang kurang mampu, serta mendukung pengusaha-pengusaha baru. Ini penting, agar ada pemerataan akses ekonomi, pendidikan, politik dan hak publik," pungkas dia.
(muh)
Lihat Juga :
