TKN Sebut Menkominfo Ingin Aparatur Sipil Negara Netral

JAKARTA - Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang menyindir salah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres di depan publik menjadi polemik. Bahkan pernyataan tersebut kemarin sempat menjadi tranding topic di media sosial.

Pada acara internal Kemenkominfo yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1), Rudiantara sempat menanyai ASN tersebut dengan pertanyaan, "Yang bayar gaji Ibu siapa? Pemerintah atau siapa? Bukan yang keyakinan Ibu?" Pertanyaan sindiran itu dilontarkan Rudiantara setelah mendengar penuturan ASN tadi di depan publik bahwa dirinya menjadi pendukung pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Peristiwa itu bermula ketika Rudiantara meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain sosialisasi pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara. Beragam tanggapan pun muncul menyikapi pernyataan tersebut. Termasuk dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, pernyataan Rudiantara soal ASN yang digaji pemerintah mestinya dipahami dalam beberapa konteks psikologis sang menteri yang tidak ingin ASN terlibat politik praktis sehingga sang menteri bereaksi ketika mengetahui ada ASN di jajarannya yang menyampaikan sikap politik di muka publik.

"Pernyataan Pak Rudi jelas tidak bisa digeneralisasi sebagai bentuk tekanan terhadap perbedaan politik. Sebaliknya sikap itu justru alarm bagi semua pihak, khususnya pejabat negara, untuk senantiasa menjaga netralitas aparaturnya di Pilpres 2019," tutur Karding kemarin.

Menurutnya, pernyataan Rudiantara adalah reaksi spontanitas sehingga jika akhirnya ada usaha menggoreng pernyataan tersebut untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi, hal itu dinilai sama sekali tidak beralasan.

"Pertama karena memang sebagai pejabat negara, Pak Rudi wajib mengingatkan bawahannya untuk netral. Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya netralitas pejabat negara, ASN, dan TNI/Polri dalam Pilpres 2019. Dan komitmen itu saya tahu betul masih dipegang beliau sampai sekarang," tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sementara itu mengenai ramainya pemberitaan yang beredar tentang pertanyaan Rudiantara tersebut, Kemenkominfo pun langsung memberikan klarifikasinya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, peristiwa itu bermula ketika Rudiantara meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain sosialisasi pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara.

“Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengasosiasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu,” ujar Ferdinand melalui keterangan pers di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan, Menkominfo Rudiantara dengan gamblang telah menegaskan bahwa pemilihan desain tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Penegasan tersebut terhitung diucapkan sampai empat kalimat sebelum memanggil ASN tersebut ke panggung.

“Dalam zooming video hasil rekaman terlihat bahwa ekspresi Menkominfo terkejut dengan jawaban ASN yang mengaitkan dengan nomor urut capres itu dan sekali lagi menegaskan bahwa tidak boleh mengaitkan urusan ini dengan capres,” ucapnya.

Momen selanjutnya, kata dia, Rudiantara berupaya meluruskan permasalahan desain yang malah jadi ajang kampanye capres pilihan ASN tersebut di depan publik. “Terlihat bahwa ASN tersebut tidak berusaha menjawab substansi pertanyaan, bahkan setelah pertanyaannya dielaborasi lebih lanjut oleh Menkominfo,” ungkapnya.

Ferdinand mengatakan, Rudiantara merasa tak habis pikir mengapa ASN yang digaji pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netral di depan umum. Dalam konteks itulah, menurut dia, terlontar pertanyaan “yang menggaji Ibu siapa” dari bibir Rudiantara. “Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik,” ujarnya.

Ferdinand berdalih, dalam pernyataan “yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu”, kata “keyakinan” tidak dimaksudkan Rudiantara untuk menunjuk pilihan ASN tersebut. Akan tetapi merujuk pada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN.

Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks. “Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh,” katanya.

Terpisah, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut klarifikasi Menkominfo tersebut hanya sebatas akrobat kata.

Dahnil menilai Rudiantara jelas menunjukkan sikap yang tidak seharusnya. Hal ini terkait dengan pernyataan Rudiantara yang menyindir PNS di kementeriannya sekaligus pendukung Prabowo-Sandi dalam suatu acara. "Klarifikasi itu kan cuma akrobat kata saja untuk melakukan apologi," ucap Dahnil kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Dahnil yakin Rudiantara memang murni ingin menyindir pegawainya yang mendukung Prabowo-Sandi. Dia mengklaim sudah melihat video secara keseluruhan. "Itu terlihat faktual. Seharusnya pejabat publik tidak seperti itu," kata Dahnil.