Bisa Mendeteksi Kecepatan Terjangan Gelombang Laut

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan uji coba alat deteksi dini tsunami terbaru. Alat yang dipakai untuk mendeteksi ancaman gelombang tsunami itu dipasang di wilayah pesisir Bantul, DIY dan Purworejo, Jawa Tengah.

Alat bernama radar tsunami ini merupakan hasil kerja sama BMKG dengan Jepang ini akan diuji coba selama satu tahun. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, BMKG bekerja sama dengan ITB, UGM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merancang dan menyiapkan alat deteksi dini tsunami yang targetnya untuk 20 tahun ke depan.

Alat deteksi yang dimiliki BMKG saat ini usianya sudah 10 tahun dan telah menginformasikan 22 deteksi tsunami, sedangkan tsunami yang benar-benar terjadi setelah deteksi ini sebanyak 15 kali. “Gempa tektonik ini memang 90% potensi tsunami di Indonesia. Bahkan di dunia, 90% itu akibat gempa tektonik,” kata Dwikorita di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Namun, kata Dwikorita, pascatsunami di Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, 22 Desember 2018 lalu, diketahui bahwa tsunami tidak hanya terjadi akibat gempa tektonik, tetapi ada juga yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi.

Karena itu, BMKG bersama dengan sejumlah pakar dan dukungan hibah dari Jepang mengembangkan teknologi yang bisa mendeteksi dini tsunami. Teknologi ini tidak hanya mendeteksi dampak gempa tektonik, tapi juga untuk merekonfirmasi gelombang tsunami.

“Nah, radar tsunami ini sedang dalam tahap demonstrasi uji coba, yang akan dipasang di Purworejo dan Bantul, karena posisi itu kan juga berdekatan dengan bandara baru di Kulonprogo. Ini juga di zona yang potensi tsunami, tetapi dapat dimitigasi dengan radar tsunami,” paparnya.

Mantan rektor UGM itu menambahkan, BMKG sudah melakukan beberapa kajian dan pelatihan untuk radar tsunami. Alat baru ini fungsi utamanya adalah mendeteksi kecepatan gerak gelombang laut yang dibangkitkan oleh tsunami dan bisa memberikan peringatan dini dengan sirene atau dengan mekanisme informasi digital, sehingga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dapat segera melakukan evakuasi.

“Tahun ini (dipasang), tapi uji coba dulu karena ini teknologi baru. Setelah uji coba selama kurang lebih satu tahun, nanti kita lihat data hasilnya. Apa sudah cukup layak atau tidak. Insyaallah, satu tahun itu sudah bisa,” harapnya.

“Dari hasil evaluasi nanti, kita akan prioritaskan di tempat-tempat yang kami analisis sebagai zona bahaya yang delapan titik, di antaranya di Selat Sunda dan di Jawa bagian selatan. Prioritas utama untuk dikawal secara berlapis,” terangnya.

Adapun sistem deteksi dini yang sudah dibangun 10 tahun lalu, nantinya akan dikembangkan lagi selama 2–3 tahun. Selanjutnya, jaringannya akan dibuat rapat karena kecepatan informasi juga bergantung pada rapatnya jaringan. BMKG juga akan meningkatkan teknologi dengan menambah sensor bawah laut yang bisa secara cepat mendeteksi gempa dan tsunami sekaligus.

“Jadi di-back-up dengan Buoy dan radar tsunami tadi sehingga berlapis-lapis. Jadi kalau gagal satu, masih ada yang satunya. Biasanya kan dalam kondisi gempa itu lampu mati, komunikasi terputus, sehingga sistem harus kita bangun berlapis-lapis,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Ahmad Heryawan mengatakan, lantaran Indonesia merupakan negara cincin api (ring of fire) dengan sejumlah gunung berapi aktif yang tersebar di hampir seluruh pulau besar, maka sangat membutuhkan peralatan untuk sistem deteksi dini.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, selama ini BMKG sudah bekerja sama dengan pemerintah Jepang terkait dengan alat deteksi dini tersebut. Jepang juga mempresentasikan alat deteksi tersebut, karena memang alat yang ada saat ini sudah tidak mencukupi. “Ada yang hilang ada yang rusak dan sekarang sudah mulai ditata kembali. BMKG sudah menyiapkan daerah mana saja yang akan dipasang radar tsunami itu,” urainya.

Agus mengakui bahwa untuk mendeteksi dini bencana alam diperlukan alat yang cukup canggih sehingga bisa memenuhi faktor keselamatan, khususnya di daerah rawan bencana. “Kami DPR tentunya sangat berusaha supaya alat deteksi dini ini betul-betul terpasang dengan baik dan dapat berfungsi maksimal untuk menjaga dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia,” tandasnya.