Konektivitas Harus Sudah Direncanakan Sebelum Pembangunan Pelabuhan

Yang tak kalah penting adalah akses dari kendaraan konektivitas lanjutan, yang akan membantu para penumpang atau wisatawan untuk menuju ke tempat lain. Sebagai contoh kasus, Pelabuhan Patimban yang dinyatakan belum memiliki akses jalan yang memadai.

“Lebar jalan dan bentuk jalan harus dipastikan mampu menampung truk kontainer yang masuk ke dalam pelabuhan. Kalau Patimban itu, ada pembatas jalan yang kurang lebar dan tikungan tajam yang menyebabkan truk sulit untuk manuver dan harus berjalan pelan, sehingga menimbulkan ketidaklancaran kendaraan,” katanya.

Dia mengaku, sebelumnya sudah memprotes dan memberi masukan tentang kondisi akses jalan ke Patimban. Belum lagi, masalah Patimban berikutnya adalah panjang dermaga yang tidak sesuai dengan kebutuhan target pelabuhan.

“Jika misalnya, target Patimban itu 7 juta kontainer per tahun, di mana jika 1 juta itu 3.000 kontainer maka 7 juta itu sama saja dengan 21.000 kontainer per hari. Pasti traffic jam itu. Selain kontainer artinya, akan ada 21 kapal @ 1.000 kontainer yang memiliki panjang 200 meter, yang artinya membutuhkan panjang dermaga 4 kilo untuk menampungnya, sementara panjang dermaga Patimban hanya 800 meter,” jelasnya.

Sehingga, BHS berharap ke depannya Kementerian Perhubungan dapat mengoptimalkan koordinasi dengan daerah dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk memastikan pelabuhan laut yang dibangun memiliki konektivitas yang luas.

Baca juga: Transformasi Pelabuhan Nonpetikemas Semakin Efisien dan Inovatif

“Ini harus jadi pertimbangan utama dari setiap pembangunan, baik pelabuhan laut maupun udara. Sehingga, pembangunan itu benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah sekitarnya. Dan bukan hanya untuk 1 atau 2 tahun, tapi dalam waktu panjang,” tutup dia.