Diawasi Masyarakat, Polri Diyakini Tak Berpihak ke Capres Manapun

JAKARTA - Polri diyakini mampu menjaga netralitas dan tak memihak pada siapapun dalam perhelatan Pemilu serentak yang berlangsung 17 April mendatang. Apalagi kinerja Polri terus diawasi masyarakat.

Pendapat tersebut dilontarkan anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Hal ini menanggapi pesan yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam pidatonya di Plenary Hall, JCC, Senin (14/1/2019).

“Saya yakin Polri akan menjaga netralitas dengan tak menjadi alat partai ataupun calon presiden manapun, baik capres nomor urut 01 maupun 02,” kata Sahroni, Selasa (15/1/2019) malam.

Sahroni mengungkapkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sejak 2018 lalu secara tegas telah mengatakan akan menindak anggotanya yang bersikap tidak netral selama Pilkada. Kapolri bahkan menerbitkan aturan mengenai larangan bagi anggota Polisi untuk mendokumentasikan data Pilkada yang dituangkan dalam Telegram Kapolri Nomor STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang pedoman petugas PAM di TPS pada Pilkada tahun 2018.

Lebih jauh Sahroni menuturkan, Polri melalui Divisi Propam juga telah membuka hotline terkait Pilkada serentak 2018. Melalui hotline tersebut, masyarakat dipersilakan melapor bila menemukan anggota Polri yang tidak netral selama pelaksanaan Pilkada.

Ketidakprofesionalan Polri dalam netralitas Pemilu dapat disampaikan melalui nomor 021-7218615 ataupun surat elektonik dengan alamat divpropam99@gmail.com. Adanya aturan dikeluarkan Kapolri, ditambah tersedianya hotline pelaporan dari masyarakat bila ditemukan adanya anggota Polri tidak netral, seharusnya menjadi barometer bagaimana Polri telah mencoba meyakinkan netralitas mereka dalam pesta demokrasi mendatang.

“Masyarakat sekarang kritis, dan saya yakin Polri juga mengetahui itu. Masyarakat saat ini telah menjadi pengawas langsung bagaimana sikap Polri dalam Pemilu serentak mendatang. Jadi yakinlah bahwa Polri akan netral karena diawasi langsung oleh masyarakat,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sahroni meminta Polri mampu membuktikan diri dengan tidak menunjukkan perlakuan hukum berbeda dalam penanganan sebuah kasus agar tak ada tudingan miring diarahkan ke Korps Bhayangkara ini. Sebaliknya Sahroni juga berpesan kepada Kapolri untuk tak larut dalam berbagai tudingan miring mengenai netralitas saat Pemilu 2019, April mendatang. Polri dipesankannya memiliki tanggung jawab berat mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dari berbagai gangguan, baik teror, hingga potensi disintegrasi.

“Kapolri harus tetap fokus pada tugasnya. Jangan larut dalam tudingan ketidaknetralan. Keamanan Pemilu menjadi tanggungjawab utama. Jangan sampai ada gangguan keamanan yang mengacaukan. Konflik horizontal, terorisme maupun ancaman lain yang menggangu Pemilu harus bisa diantisipasi dengan sinergitas baik bersama instansi lain, seperti TNI dan lainnya,” imbau Sahroni.

Sebelumnya di bagian akhir pidato 'Indonesia Menang', Prabowo menyampaikan pesan khusus kepada aparat kepolisian untuk setia kepada bangsa dan negara, bukan kepada individu. Ia mengungapkan, rakyat mendambakan polisi yang hebat, unggul, disegani dan hormati, bukan ditakuti.

"Setialah kepada bangsa dan negara. Jangan pada individu-individu. Kita harus yakin rakyat Indonesia mendambakan aparatnya berbuat yang terbaik untuk mereka. Tidak ada kekuasaan yang langgeng kalau tidak dicintai rakyatnya sendiri," ucap Prabowo.

Pidato Prabowo tersebut juga telah ditanggapi Polri yang menegaskan mereka telah menjalankan tupoksi (tugas pokok fungsi) sesuai dengan kehendak rakyat dan kepentingan bangsa. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal meyakinkan tugas pokok fungsinya korps tempatnya mengabdi adalah melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, serta menjamin keamanan masyarakat. “Dari dulu setia kepada bangsa dan rakyatnya," kata Iqbal.

Iqbal membeberkan keberhasilan mengamankan berbagai event internasional, seperti Asian Games 2018, Asian Para Games, hingga IMF World Bank Annual Meeting di Bali sebagai bukti kerja Polri menjaga situasi tetap tertib. Polri sebutnya juga secara profesional menangani berbagai kasus hoaks yang dinilai mengancam stabilitas keamanan.Seperti kasus hoaks 7 kontainer surat suara, dipastikannya Polri telah melakukan upaya proses hukum kepada pelaku untuk keamanan negara. Proses hukum memberantas hoaks itu kata Iqbal untuk kepentingan negara bukan kepentingan individu.
Iqbal menjamin bila ditemukan ada pelanggaran hukum, siapa pun orangnya, maka Polri menerapkan equality before the law (asas persamaan di mata hukum), dan persamaan hak di muka hukum demi rakyat dan bangsa.