ICW Kritisi Alasan Nurul Ghufron Mangkir dari Sidang Etik Dewas KPK
Jum'at, 03 Mei 2024 - 19:12 WIB
loading...
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron yang mangkir dari sidang etik Dewas KPK. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron yang mangkir dari sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Sejatinya, Ghufron dijadwalkan hadir sebagai terperiksa pada Kamis (2/5/2024).
Peneliti ICW, Diky Anandya menyatakan alasan Ghufron mangkir karena sedang mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak hadir di ruang sidang karena dua hal yang berbeda.
Baca juga: Tolak Jalani Sidang Etik, Nurul Ghufron Gugat Peraturan Dewas KPK ke MA
"Kami menilai, sikap yang ditunjukkan oleh Ghufron tidak lebih dari sekadar pengecut yang tidak mampu dan tidak berani membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran etik yang dilakukannya," ujar Diky yang dikutip Jumat (3/5/2024).
Diky menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ghufron tergolong sebagai pelanggaran serius, yakni penyalahgunaan wewenang terkait mutasi ASN di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia pun meminta Dewas mengambil langkah tegas, terlebih kasus tersebut sudah menjadi atensi publik.
Peneliti ICW, Diky Anandya menyatakan alasan Ghufron mangkir karena sedang mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pun tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak hadir di ruang sidang karena dua hal yang berbeda.
Baca juga: Tolak Jalani Sidang Etik, Nurul Ghufron Gugat Peraturan Dewas KPK ke MA
"Kami menilai, sikap yang ditunjukkan oleh Ghufron tidak lebih dari sekadar pengecut yang tidak mampu dan tidak berani membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran etik yang dilakukannya," ujar Diky yang dikutip Jumat (3/5/2024).
Diky menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Ghufron tergolong sebagai pelanggaran serius, yakni penyalahgunaan wewenang terkait mutasi ASN di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia pun meminta Dewas mengambil langkah tegas, terlebih kasus tersebut sudah menjadi atensi publik.
Lihat Juga :
