Polri: Kapolri dan Kepolisian Netral dalam Pemilu 2019

JAKARTA - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan kunjungan kampanyenya di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kampanye bersama tim suksesnya, Jokowi memberikan pengarahan pada Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Sumatera Selatan di The Sultan Convention Center, Palembang.

"Saya optimistis, Saya itu bekerja selalu dengan optimisme, apalagi di Sumsel sudah bergabung Pak Syahrial Oesman, Pak Alex Noerdin, dan Pak Herman Deru. Belum tambahan lain lagi. Ada Pak Budi Karya Sumadi, orang sini lo. Ada Pak Erick Thohir juga dari sini," jelas Jokowi sambil ditayangkan slide foto-foto tokoh Sumsel.

Terlihat dari foto foto tokoh Sumsel terdapat Foto Kapolri Jenderal Pol Prof. H. Muhammad Tito Karnavian. "Pak Tito juga dari Palembang," ucap Jokowi. Namun Jokowi menegaskan Polri sebagai salah satu Institusi Negara harus tetap Netral.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo mengatakan, pada prinsipnya Polri dan Kapolri dalam kontestasi pemilu adalah netral.

"Ketika acara Presiden maka Kapolri dapat mendampingi seperti upacara 17 Agustus, pengarahan kepada kepala desa tentang pembangunan desa, pembangun kehutanan dan pengarahan kepada kepala daerah,"kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

"Tapi saat posisi Presiden sebagai capres seperti memberikan pengarahan tim pemenangan dan dialog dengan relawan maka Kapolri tidak dapat mendampingi," imbuh Brigjen Pol Dedi.

Brigjen Pol Dedi menuturkan, kepolisian memiliki paham batas-batas antara tugas dan di luar tugas. Jika Kapolri terlihat hadir pada kegiatan Jokowi, hal itu karena kegiatan tersebut bersifat kunjungan kerja presiden.

Jadi batasan tugas dan di luar tugas, itu jelas. Terkait kunjungan Pak Presiden ke Sumsel , Pak Kapolri dalam hal ini kapasitasnya adalah mendampingi Pak Presiden bersama pejabat terkait," jelas Brigjen Pol Dedi.