Usai Bersaksi di Sidang MK, Sri Mulyani dan Airlangga Menghadap Jokowi di Istana
Jum'at, 05 April 2024 - 18:17 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat jumpa pers usai menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto/Raka Dwi Novianto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini usai bersaksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sri Mulyani dan Airlangga datang bersama beberapa menteri lainnya.
Ditemui usai pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengaku membahas mengenai pagu indikatif untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. "Sore hari ini saya bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Bappenas membahas pagu indikatif untuk APBN 2025," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintah baru saat ini masih disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. "Nah hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif untuk kementerian lembaga,” ujarnya.
Baca juga: 4 Menteri Tak Perlu Izin Presiden Jokowi untuk Bersaksi di MK
“Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi dan juga dari arus modal terpengaruh. Tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change dan demografi yang semakin aging," sambungnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk mencapai high-income country, maka untuk RAPBN 2025 akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural. "Yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu fokus dari kebijakan fiskal 2025 untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antardaerah," kata Sri Mulyani.
"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi akan tetap dilakukan," sambungnya.
Presiden Jokowi, kata Sri Mulyani, juga meminta untuk tetap berkomunikasi dengan pemerintah baru. Sehingga, pemerintah baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa pada pertemuan tersebut juga disepakati untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang. Agar disiplin dari APBN, katanya, bisa terjaga serta meningkatkan kualitas dan stabilitas, sehingga pemerintah baru bisa fokus deliver program-program prioritas.
"Kemudian, untuk berbagai program terutama di bidang-bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang," kata Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025. Sebab, katanya, saat ini masih dalam masa transisi krusial.
Namun, lanjutnya, tetap menjaga proses politik secara proper dan baik. Sehingga, katanya, tidak akan menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun legitimasi dari proses penyusunan APBN tersebut.
"Jadi APBN 2025 tetap akan kita susun komunikasi dengan transisi dengan pemerintah baru akan dilakukan. Posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan pemerintahan baru ini. Postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati, termasuk defisit yang di bawah 3%," ungkapnya.
Ditemui usai pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengaku membahas mengenai pagu indikatif untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. "Sore hari ini saya bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Bappenas membahas pagu indikatif untuk APBN 2025," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintah baru saat ini masih disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. "Nah hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif untuk kementerian lembaga,” ujarnya.
Baca juga: 4 Menteri Tak Perlu Izin Presiden Jokowi untuk Bersaksi di MK
“Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi dan juga dari arus modal terpengaruh. Tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change dan demografi yang semakin aging," sambungnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk mencapai high-income country, maka untuk RAPBN 2025 akan tetap dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural. "Yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu fokus dari kebijakan fiskal 2025 untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antardaerah," kata Sri Mulyani.
"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi akan tetap dilakukan," sambungnya.
Presiden Jokowi, kata Sri Mulyani, juga meminta untuk tetap berkomunikasi dengan pemerintah baru. Sehingga, pemerintah baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa pada pertemuan tersebut juga disepakati untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang. Agar disiplin dari APBN, katanya, bisa terjaga serta meningkatkan kualitas dan stabilitas, sehingga pemerintah baru bisa fokus deliver program-program prioritas.
"Kemudian, untuk berbagai program terutama di bidang-bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang," kata Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pemerintah akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025. Sebab, katanya, saat ini masih dalam masa transisi krusial.
Namun, lanjutnya, tetap menjaga proses politik secara proper dan baik. Sehingga, katanya, tidak akan menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun legitimasi dari proses penyusunan APBN tersebut.
"Jadi APBN 2025 tetap akan kita susun komunikasi dengan transisi dengan pemerintah baru akan dilakukan. Posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan pemerintahan baru ini. Postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati, termasuk defisit yang di bawah 3%," ungkapnya.
(rca)
Lihat Juga :
