Komisi X DPR Agendakan Raker dengan Nadiem Makarim, Bahas TPPO dan Pramuka
Rabu, 03 April 2024 - 03:53 WIB
loading...
Anggota Pramuka mengikuti kegiatan Raimuna Nasional XII Tahun 2023 di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2023). Foto/Aldhi Chandra Setiawan
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR RI akan menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim , Rabu (3/4/2024). Kebijakan Kemendikdikbudristek yang tak lagi mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah akan menjadi salah satu topik yang dibahas.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya memang berencana memanggil Nadiem. Pemanggilan itu awalnya akan membahas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus ferienjob di Jerman.
"Kami rencana hari Rabu akan mengundang Kemendikbud. Tadinya hanya dua isu, isu pertama menyangkut soal TPPO program magang yang tidak sesuai dengan skema sebenarnya dan kedua menyangkut agenda kurikulum nasional," ucap Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Baca Juga: Dugaan TPPO Berkedok Magang, Dirjen Dikti: Ferienjob Bukan Bagian MBKM
Kendati demikian, Huda mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan Nadiem soal penghapusan kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Sebab, kabar tersebut turut membuat heboh publik. "Nah, tiba-tiba kemarin kita dihebohkan penghapusan ekstrakurikuler Pramuka. Kita akan masukkan agenda itu," tandasnya.
Sebelumnya, Kemendikbudristek memastikan semua sekolah wajib menyediakan ekstrakurikuler Pramuka. Meski demikian, keikutsertaan siswa kini bersifat sukarela.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihaknya memang berencana memanggil Nadiem. Pemanggilan itu awalnya akan membahas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus ferienjob di Jerman.
"Kami rencana hari Rabu akan mengundang Kemendikbud. Tadinya hanya dua isu, isu pertama menyangkut soal TPPO program magang yang tidak sesuai dengan skema sebenarnya dan kedua menyangkut agenda kurikulum nasional," ucap Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Baca Juga: Dugaan TPPO Berkedok Magang, Dirjen Dikti: Ferienjob Bukan Bagian MBKM
Kendati demikian, Huda mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan Nadiem soal penghapusan kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Sebab, kabar tersebut turut membuat heboh publik. "Nah, tiba-tiba kemarin kita dihebohkan penghapusan ekstrakurikuler Pramuka. Kita akan masukkan agenda itu," tandasnya.
Sebelumnya, Kemendikbudristek memastikan semua sekolah wajib menyediakan ekstrakurikuler Pramuka. Meski demikian, keikutsertaan siswa kini bersifat sukarela.
Lihat Juga :
