Romo Magnis Ibaratkan Presiden Mirip Mafia Jika Gunakan Kekuasaan Untungkan Pihak Tertentu
Selasa, 02 April 2024 - 14:02 WIB
loading...
A
A
A
Catatan lainnya, kata Magnis, presiden bukan hanya tidak boleh melanggar hukum tapi juga dituntut lebih. Menurutnya, presiden sangat berkuasa dan dapat memberikan perintah kepada siapa pun.
Maka dari itu, kata Magnis, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil dan seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi.
Presiden, lanjut Magnis, adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal yang khusus yang dituntut dari presiden dari sudut etika.
"Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal," tandas Magnis.
Maka, kata Magnis, seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya milik para memilihnya. Kalaupun presiden berasal dari satu partai, maka seluruh tindakannya harus demi keselamatan semua pihak.
"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip menjadi dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan UUD 1945," tegasnya.
Maka dari itu, kata Magnis, seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil dan seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi.
Presiden, lanjut Magnis, adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal yang khusus yang dituntut dari presiden dari sudut etika.
"Pertama, ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal," tandas Magnis.
Maka, kata Magnis, seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya milik para memilihnya. Kalaupun presiden berasal dari satu partai, maka seluruh tindakannya harus demi keselamatan semua pihak.
"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip menjadi dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan UUD 1945," tegasnya.
Lihat Juga :
