SuperApp Diluncurkan Mei, Menpan RB: Tak Perlu Cetak KTP, Cukup Pakai Biometrik
Senin, 25 Maret 2024 - 18:01 WIB
loading...
Menpan RB Azwar Anas mengungkapkan aplikasi super atau SuperApp yang dirancang pemerintah paling cepat diluncurkan pada Mei 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengungkapkan aplikasi super atau SuperApp yang tengah dirancang pemerintah paling cepat diluncurkan pada Mei 2024. Azwar mengatakan saat ini masyarakat harus mengunduh berbagai macam aplikasi untuk setiap layanan yang justru menyulitkan masyarakat.
“Kondisi saat ini masyarakat memang harus mengunduh berbagai aplikasi untuk setiap layanan. Jadi rakyat sibuk banyak aplikasi bukan rakyat jadi lebih mudah tapi rakyat harus unduh satu-satu. Kalau pertanahan di Kementerian Pertanahan, kalau kesehatan di Kementerian Kesehatan,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Diharapkan dengan SuperApp yang akan diluncurkan ini masyarakat hanya akan mengakses satu portal layanan dengan Single Sign On (SSO). “Ke depan rakyat tak perlu lagi mengunduh cukup satu portal berbagai layanan dengan akses SSO melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan.”
Baca juga: Penonaktifan NIK KTP Jakarta Tak Berlaku bagi Anggota TNI-Polri
Azwar mengungkapkan salah satu layanan yang ada di dalam SuperApp tersebut yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan begitu, masyarakat nantinya tidak perlu repot-repot mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) cukup memakai data biometrik.
“Kalau ini selesai Insyaallah Mei atau Juni untuk memperoleh IKD, masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan ke desa cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD, tentu ini lompatan besar dan atas saran Presiden kendala-kendalanya kedepan untuk segera dieksekusi,” ujar Azwar.
Baca juga: Kemendagri Tegaskan WNI di Luar Negeri Wajib Punya Identitas Digital
Sementara itu, SuperApp tersebut merupakan realisasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, di dalamnya mengatur soal percepatan GovTech.
Azwar pun mengatakan, Presiden Jokowi meminta 9 layanan yang menjadi prioritas. Integrasi 9 layanan prioritas di antaranya layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
“Kondisi saat ini masyarakat memang harus mengunduh berbagai aplikasi untuk setiap layanan. Jadi rakyat sibuk banyak aplikasi bukan rakyat jadi lebih mudah tapi rakyat harus unduh satu-satu. Kalau pertanahan di Kementerian Pertanahan, kalau kesehatan di Kementerian Kesehatan,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Diharapkan dengan SuperApp yang akan diluncurkan ini masyarakat hanya akan mengakses satu portal layanan dengan Single Sign On (SSO). “Ke depan rakyat tak perlu lagi mengunduh cukup satu portal berbagai layanan dengan akses SSO melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan.”
Baca juga: Penonaktifan NIK KTP Jakarta Tak Berlaku bagi Anggota TNI-Polri
Azwar mengungkapkan salah satu layanan yang ada di dalam SuperApp tersebut yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan begitu, masyarakat nantinya tidak perlu repot-repot mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) cukup memakai data biometrik.
“Kalau ini selesai Insyaallah Mei atau Juni untuk memperoleh IKD, masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan ke desa cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD, tentu ini lompatan besar dan atas saran Presiden kendala-kendalanya kedepan untuk segera dieksekusi,” ujar Azwar.
Baca juga: Kemendagri Tegaskan WNI di Luar Negeri Wajib Punya Identitas Digital
Sementara itu, SuperApp tersebut merupakan realisasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, di dalamnya mengatur soal percepatan GovTech.
Azwar pun mengatakan, Presiden Jokowi meminta 9 layanan yang menjadi prioritas. Integrasi 9 layanan prioritas di antaranya layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
(cip)
Lihat Juga :
