Pemilu 2024 Tuai Polemik, Akademisi Universitas Indonesia: Demokrasi Mundur Satu Generasi
Kamis, 21 Maret 2024 - 17:15 WIB
loading...
Sejumlah pengunjuk rasa melakukan aksi di depan Kantor KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Akademisi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) Reni Suwarso menilai demokrasi di Indonesia mundur satu generasi akibat polemik penyelenggaraan Pemilu 2024, yang ditengarai penuh dengan kecurangan secara sistematik dan sistemis. Menurutnya, kini dengan dugaan rekayasa pemilu yang dilakukan, banyak yang merasa bahwa proses demokrasi mundur satu generasi.
“Proses Pemilu 2024 ini memang dibuat kacau secara administrasi untuk membuat peluang intervensi penguasa memenangkan kandidat favoritnya. Kekacauan administrasi pemilu di antaranya adalah rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga penyelenggara pemilu, subversi peraturan dan aturan pemilu, manipulasi proses pemilu, pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu,” kata Reni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2024).
Reni menjelaskan rekayasa pemilu seperti ini ditemukan di Nigeria, Gambia, Ghana, Kamerun, Zimbabwe, Togo, Kenya, Zambia, Côte d’Ivoire, Senegal, dan Uganda pada periode 1970-1980an. Adapun Indonesia pascareformasi 1998, telah menyelenggarakan lima kali pemilu yang diakui internasional termasuk bebas dan adil.
Baca juga: Singgung Pemilu 2024 Paling Brutal, Mahfud MD: Harus Diungkap di Mahkamah Konstitusi
Oleh karena itu, Reni menegaskan proses Pemilu 2024 di Indonesia menjadi buruk dan mundur satu generasi. “Ini adalah proses kejahatan pemilu yang direkayasa secara sistematik dan sistemis. Pemilu hasil rekayasa seperti ini dalam istilah Huntington and Moore (1970) disebut ‘Liberal Machiavellian Election’ atau ‘pemilu terbuka tetapi penuh tipu muslihat’,” ucapnya.
Reni menambahkan Pemilu 2024 telah menimbulkan kontroversi besar terkait klaim bahwa hasilnya telah direkayasa untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dengan cara yang tidak fair. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat dari berbagai kalangan melakukan unjuk rasa.
“Proses Pemilu 2024 ini memang dibuat kacau secara administrasi untuk membuat peluang intervensi penguasa memenangkan kandidat favoritnya. Kekacauan administrasi pemilu di antaranya adalah rekayasa konstitusi, penguasaan dan pengendalian lembaga penyelenggara pemilu, subversi peraturan dan aturan pemilu, manipulasi proses pemilu, pendaftaran pemilih dan penyelenggaraan pemilu,” kata Reni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2024).
Reni menjelaskan rekayasa pemilu seperti ini ditemukan di Nigeria, Gambia, Ghana, Kamerun, Zimbabwe, Togo, Kenya, Zambia, Côte d’Ivoire, Senegal, dan Uganda pada periode 1970-1980an. Adapun Indonesia pascareformasi 1998, telah menyelenggarakan lima kali pemilu yang diakui internasional termasuk bebas dan adil.
Baca juga: Singgung Pemilu 2024 Paling Brutal, Mahfud MD: Harus Diungkap di Mahkamah Konstitusi
Oleh karena itu, Reni menegaskan proses Pemilu 2024 di Indonesia menjadi buruk dan mundur satu generasi. “Ini adalah proses kejahatan pemilu yang direkayasa secara sistematik dan sistemis. Pemilu hasil rekayasa seperti ini dalam istilah Huntington and Moore (1970) disebut ‘Liberal Machiavellian Election’ atau ‘pemilu terbuka tetapi penuh tipu muslihat’,” ucapnya.
Reni menambahkan Pemilu 2024 telah menimbulkan kontroversi besar terkait klaim bahwa hasilnya telah direkayasa untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dengan cara yang tidak fair. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat dari berbagai kalangan melakukan unjuk rasa.
Lihat Juga :
