Indonesia Tidak Mau Laut China Selatan Jadi Episentrum Konflik
Selasa, 19 Maret 2024 - 18:14 WIB
loading...
A
A
A
Begitu juga ancaman dari luar bagi kedaulatan wilayah Indonesia di sekitar perairan Laut China Selatan juga dipicu oleh perebutan penguasaan wilayah maritim sebanyak 37,5%. Sebanyak 22% responden menyatakan tak ada ancaman dari luar. Selanjutnya pencurian sumber daya alam merupakan faktor pemicu ketiga dengan 17,2% responden.
Sementara itu, kehadiran China di Laut China Selatan dianggap menjadi ancaman bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Sebanyak 78,9 % responden menyebut manuver China di Laut China Selatan mengancam negara-negara ASEAN. Mayoritas yang mendukung persepsi itu disampaikan oleh Gen Y sebanyak 34%, Gen X (31,9%), Baby Boomer (22,3%), dan Gen Z (11,6%). Berdasarkan usia: Gen Z (17-26 tahun), Gen Y (27-42 tahun), Gen X (43-58 tahun) dan Baby Boomer (> 58 tahun).
Sedangkan, 73,1 % responden menyatakan kedaulatan Indonesia juga terancam oleh China di Kawasan tersebut. Fenomena ini didukung oleh Gen X sebanyak 40,9% responden, Baby Boomer (22,6%), Gen Y (20,8%) dan Gen Z (15,7%). Sebagian responden menilai ASEAN sebagai mitra yang sesuai untuk memperkuat wilayah Indonesia di Laut China Selatan.
Malaysia adalah negara ASEAN yang dipilih mayoritas responden sebanyak 49,5%, disusul Singapura 15,8% dan Filipina 12,7%. Dalam kaitan itu, Indonesia bisa melakukan sejumlah langkah kerja sama dengan ASEAN. Di antaranya: membuat aliansi pertahanan (47% responden), kerja sama penelitian dan teknologi (16,4%), pendidikan untuk perwira TNI (16,2%) hingga pengembangan industri pertahanan Indonesia (14,5%) dan latihan bersama (12,5%).
Setelah ASEAN, negara yang dinilai cocok sebagai mitra Indonesia adalah Amerika Serikat (AS) sebanyak 16,7% responden, China (14,3%), Rusia (8,4%), Jepang (3,9%), Uni Eropa (3,4%), Korea Selatan (1,6%), Israel (0,2%). Sebanyak 8,1% responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab. Bentuk kerja sama yang bisa dilakukan Indonesia dengan AS di antaranya pengembangan industri pertahanan Indonesia sebanyak 23,6% responden, pembelian senjata (22,4%), membuat aliansi pertahanan (21,6%) dan latihan bersama (20,8%).
Adapun, dengan China, Indonesia juga bisa menjalin kerja sama untuk memperkuat wilayah dengan berbagai cara. Di antaranya: meningkatkan perekonomian sebanyak 33%, membuat aliansi pertahanan (31,8%), pengembangan industri pertahanan Indonesia (13,1%), pendidikan untuk perwira TNI (11,8%) serta pembelian senjata (10%).
Sementara itu, membuat aliansi pertahanan ternyata merupakan kerja sama yang paling diharapkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia di Laut China Selatan. Jumlahnya 35,3% responden. Bentuk kerja sama lain yang diharapkan responden adalah pengembangan industri pertahanan Indonesia (15,7%), kerja sama penelitian dan teknologi (13,2%) dan pendidikan untuk perwira TNI (13,2%). Sedangkan, latihan bersama mendapat dukungan 11,6% responden.
Dengan siapa Indonesia sebaiknya menjalin kerja sama untuk memperkuat wilayah? Ternyata 52,1% responden mengharapkan Indonesia membuat aliansi pertahanan dengan ASEAN. Pilihan kedua Indonesia sebaiknya membuat alianasi pertahanan dengan China sebanyak 12,9%, Rusia (10,5%), Amerika Serikat (10,2%), Uni Eropa (3.7%), Korea Selatan (2,4%), Jepang (1,6%), Australia (1,2%) dan Israel (0,6%).
Ada 4,6% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Dan mayoritas responden itu berasal dari Gen Y sebanyak 38,9%, Gen X (24,7%), Gen Z (18,7%) dan Baby Boomer (15%). Untuk penelitian ini dilakukan secara kuantitatif melalui survei jajak pendapat via telepon kepada 312 responden dengan margin of error 5,6%. Wilayah Survei ada di lima kota yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar. Jajak Pendapat dilakukan melalui telepon dengan teknik pengambilan sampel, yakni simple random sampling dari database Litbang Kompas.
Agus Widjojo mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap masalah kedaulatan negara sudah cukup baik. Hanya saja, memang perlu dirumuskan dulu apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan tersebut apakah ancaman fisik nyata berupa wilayah atau ancaman berupa kebijakan politik atau ekonomi.
Karena hal itu akan berpengaruh pada cara masyarakat dalam melihat kedaulatan tersebut. Menurut dia, ancaman kedaulatan dipahami masyarakat yang diteliti dalam survei adalah masalah luar negeri. Sehingga, ancaman kedaulatan itu punya makna tunggal yaitu ancaman dari luar negeri. “Hal itu semakin menegaskan bahwa ancaman kedaulatan memang berasal dari luar negeri,” katanya.
Sementara itu, kehadiran China di Laut China Selatan dianggap menjadi ancaman bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Sebanyak 78,9 % responden menyebut manuver China di Laut China Selatan mengancam negara-negara ASEAN. Mayoritas yang mendukung persepsi itu disampaikan oleh Gen Y sebanyak 34%, Gen X (31,9%), Baby Boomer (22,3%), dan Gen Z (11,6%). Berdasarkan usia: Gen Z (17-26 tahun), Gen Y (27-42 tahun), Gen X (43-58 tahun) dan Baby Boomer (> 58 tahun).
Sedangkan, 73,1 % responden menyatakan kedaulatan Indonesia juga terancam oleh China di Kawasan tersebut. Fenomena ini didukung oleh Gen X sebanyak 40,9% responden, Baby Boomer (22,6%), Gen Y (20,8%) dan Gen Z (15,7%). Sebagian responden menilai ASEAN sebagai mitra yang sesuai untuk memperkuat wilayah Indonesia di Laut China Selatan.
Malaysia adalah negara ASEAN yang dipilih mayoritas responden sebanyak 49,5%, disusul Singapura 15,8% dan Filipina 12,7%. Dalam kaitan itu, Indonesia bisa melakukan sejumlah langkah kerja sama dengan ASEAN. Di antaranya: membuat aliansi pertahanan (47% responden), kerja sama penelitian dan teknologi (16,4%), pendidikan untuk perwira TNI (16,2%) hingga pengembangan industri pertahanan Indonesia (14,5%) dan latihan bersama (12,5%).
Setelah ASEAN, negara yang dinilai cocok sebagai mitra Indonesia adalah Amerika Serikat (AS) sebanyak 16,7% responden, China (14,3%), Rusia (8,4%), Jepang (3,9%), Uni Eropa (3,4%), Korea Selatan (1,6%), Israel (0,2%). Sebanyak 8,1% responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab. Bentuk kerja sama yang bisa dilakukan Indonesia dengan AS di antaranya pengembangan industri pertahanan Indonesia sebanyak 23,6% responden, pembelian senjata (22,4%), membuat aliansi pertahanan (21,6%) dan latihan bersama (20,8%).
Adapun, dengan China, Indonesia juga bisa menjalin kerja sama untuk memperkuat wilayah dengan berbagai cara. Di antaranya: meningkatkan perekonomian sebanyak 33%, membuat aliansi pertahanan (31,8%), pengembangan industri pertahanan Indonesia (13,1%), pendidikan untuk perwira TNI (11,8%) serta pembelian senjata (10%).
Sementara itu, membuat aliansi pertahanan ternyata merupakan kerja sama yang paling diharapkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia di Laut China Selatan. Jumlahnya 35,3% responden. Bentuk kerja sama lain yang diharapkan responden adalah pengembangan industri pertahanan Indonesia (15,7%), kerja sama penelitian dan teknologi (13,2%) dan pendidikan untuk perwira TNI (13,2%). Sedangkan, latihan bersama mendapat dukungan 11,6% responden.
Dengan siapa Indonesia sebaiknya menjalin kerja sama untuk memperkuat wilayah? Ternyata 52,1% responden mengharapkan Indonesia membuat aliansi pertahanan dengan ASEAN. Pilihan kedua Indonesia sebaiknya membuat alianasi pertahanan dengan China sebanyak 12,9%, Rusia (10,5%), Amerika Serikat (10,2%), Uni Eropa (3.7%), Korea Selatan (2,4%), Jepang (1,6%), Australia (1,2%) dan Israel (0,6%).
Ada 4,6% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Dan mayoritas responden itu berasal dari Gen Y sebanyak 38,9%, Gen X (24,7%), Gen Z (18,7%) dan Baby Boomer (15%). Untuk penelitian ini dilakukan secara kuantitatif melalui survei jajak pendapat via telepon kepada 312 responden dengan margin of error 5,6%. Wilayah Survei ada di lima kota yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar. Jajak Pendapat dilakukan melalui telepon dengan teknik pengambilan sampel, yakni simple random sampling dari database Litbang Kompas.
Agus Widjojo mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap masalah kedaulatan negara sudah cukup baik. Hanya saja, memang perlu dirumuskan dulu apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan tersebut apakah ancaman fisik nyata berupa wilayah atau ancaman berupa kebijakan politik atau ekonomi.
Karena hal itu akan berpengaruh pada cara masyarakat dalam melihat kedaulatan tersebut. Menurut dia, ancaman kedaulatan dipahami masyarakat yang diteliti dalam survei adalah masalah luar negeri. Sehingga, ancaman kedaulatan itu punya makna tunggal yaitu ancaman dari luar negeri. “Hal itu semakin menegaskan bahwa ancaman kedaulatan memang berasal dari luar negeri,” katanya.
Lihat Juga :
