Ringankan Biaya Pendidikan Mahasiswa, Kemenko PMK Kaji Pinjaman Lunak
loading...
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito mengatakan pemerintah mengakaji pinjaman lunak untuk membantu mahasiswa. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Tingkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok menengah ke bawah, pemerintah mengkaji skema pinjaman lunak. Hal itu dilakukan untuk meringankan beban mahasiswa yang tengah mengikuti pendidikan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito, menjelaskan skema pinjaman lunak ini sedang dirancang dengan seksama untuk menghindari risiko gagal bayar.
"Kita harus berkaca pada Program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pada 1980-an yang tidak berjalan. Salah satu faktor utamanya adalah sulitnya pengembalian dana dari para mahasiswa setelah lulus kuliah," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi?” Senin (18/3/2024).
Warsito menuturkan, skema ini dirancang untuk mengurangi beban finansial dengan menawarkan pinjaman yang dapat dikembalikan setelah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Skema ini diharapkan dapat membantu mengatasi rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK-PT) Indonesia pada 2024 sebesar 39,37%, di bawah rata-rata global yang 40%.
“Ini merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman konvensional yang membebankan bunga tinggi dan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi finansial peminjam setelah lulus,” paparnya.
Warsito optimistis skema pinjaman lunak akan lebih mudah dilunasi dibandingkan skema kredit dengan bunga tinggi. Menurutnya, inisiatif ini juga dapat mengatasi masalah tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan angka putus kuliah yang cukup tinggi di Indonesia.
"Ibaratnya kalau kuliah 4 tahun, jadi tahun kedua setelah lulus itu mulai melakukan pembayaran dengan berbagai skenario tentu," imbuh dia.
Warsito juga menekankan pentingnya konvergensi data dan regulasi perbankan untuk memastikan skema pinjaman lunak ini tepat sasaran dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Inisiatif pemerintah yang telah memiliki satu data terintegrasi saat ini menjadi penting, sehingga pelacakan dan penagihan pinjaman setelah dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini meminimalisasi risiko gagal bayar.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito, menjelaskan skema pinjaman lunak ini sedang dirancang dengan seksama untuk menghindari risiko gagal bayar.
"Kita harus berkaca pada Program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pada 1980-an yang tidak berjalan. Salah satu faktor utamanya adalah sulitnya pengembalian dana dari para mahasiswa setelah lulus kuliah," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi?” Senin (18/3/2024).
Warsito menuturkan, skema ini dirancang untuk mengurangi beban finansial dengan menawarkan pinjaman yang dapat dikembalikan setelah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Skema ini diharapkan dapat membantu mengatasi rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK-PT) Indonesia pada 2024 sebesar 39,37%, di bawah rata-rata global yang 40%.
“Ini merupakan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman konvensional yang membebankan bunga tinggi dan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi finansial peminjam setelah lulus,” paparnya.
Warsito optimistis skema pinjaman lunak akan lebih mudah dilunasi dibandingkan skema kredit dengan bunga tinggi. Menurutnya, inisiatif ini juga dapat mengatasi masalah tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan angka putus kuliah yang cukup tinggi di Indonesia.
"Ibaratnya kalau kuliah 4 tahun, jadi tahun kedua setelah lulus itu mulai melakukan pembayaran dengan berbagai skenario tentu," imbuh dia.
Warsito juga menekankan pentingnya konvergensi data dan regulasi perbankan untuk memastikan skema pinjaman lunak ini tepat sasaran dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Inisiatif pemerintah yang telah memiliki satu data terintegrasi saat ini menjadi penting, sehingga pelacakan dan penagihan pinjaman setelah dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini meminimalisasi risiko gagal bayar.
Explore More