Terimbas Corona, Belanja APBN 2021 Masih Ekspansif

Selain itu tampak Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menhan Prabowo Subianto, Menseskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi satu-satunya ketum nonpejabat negara yang hadir sebagai tamu undangan.

Pada momen tersebut mereka semua mengenakan setelan jas dan celana warna senada dan dipadankan dengan kemeja putih dan dasi. Sebelum acara dimulai, mereka yang duduk di sudut yang sama tampak berbincang dengan mengenakan masker dan menjaga jarak.

Dalam momen sidang paripurna kemarin Jokowi menarik perhatian karena mengenakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu bukan kali pertama dilakukan mantan Wali Kota Solo tersebut. Atas hal itu, Ketua DPR Puan Maharani pun tak segan melayangkan pujiannya.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden yang selalu mempergunakan dan memperkenalkan berbagai macam pakaian adat di setiap acara kenegaraan," ucap Puan. Seluruh peserta rapat yang hadir secara fisik pun memberikan tepuk tangan yang menggema di seluruh ruangan dengan dekorasi bertemakan Kalimantan itu. (Baca juga: Brimob Polda Jabar Bersenjata Lengkap Datangi Tangkuban Parahu, Ada Apa?)

Momen Menumbuhkan Kepercayaan Rakyat

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, sidang tahunan merupakan forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat serta membangun komunikasi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional tiap lembaga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Di sisi yang lain acara ini juga menjadi wahana menumbuhkan demokrasi yang menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara sesuai dengan amanat konstitusi.

"Juga niscaya menjadi ruang untuk melakukan evaluasi dan refleksi bagi masyarakat atas pelaksanaan UUD 1945, implementasi prinsip checks and balances guna mewujudkan mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan dalam sidang tahunan MPR di Gedung Kura-kura, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Adapun Ketua DPR Puan Maharani menyatakan proyeksi perekonomian nasional pada 2021 dapat tumbuh pada kisaran 4,5–5,5%. Hal itu hanya akan dapat terwujud apabila program pemulihan ekonomi dan sosial yang diselenggarakan pemerintah pada tahun ini berjalan dengan baik, konsisten, tepat sasaran, dan tepat manfaat. (Baca juga: Ilmuwan Jepang Bangunkan Mikroba yang Tertidur Selama 100 Juta Tahun)

“Penyusunan APBN 2021 berada dalam situasi dan kondisi pandemi korona (Covid-19) yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan nasional. Oleh karena itu pemerintah mesti dapat memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang serta menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif,” tandasnya.