Soal Kontrak Cloud Sirekap dengan Alibaba, Komisioner KPU Saling Lempar Tanggung Jawab
Sabtu, 16 Maret 2024 - 08:01 WIB
loading...
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz mengaku belum mengetahui perihal kerja sama antara KPU dengan raksasa teknologi asal China, Alibaba. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) , August Mellaz mengaku belum mengetahui perihal kerja sama antara KPU dengan raksasa teknologi asal China, Alibaba. Kerja sama ini dalam rangka pengadaan dan kontrak komputasi awan (cloud) untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.
Kerja sama KPU dengan Alibaba terungkap dalam persidangan Komisi Informasi Pusat (KIP). Mellaz menyebut akan menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Betty Epsilon Idroos selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU.
Baca juga: Soal Kontrak Alibaba, Roy Suryo: KPU Bisa Digugat ke Mahkamah Internasional
"Saya masih belum tahu ya, nanti kita tanya di internal. Kalau tidak salah itu bagiannya di urusan teknologi informasi di Ibu Betty di situ ya," ujar Mellaz kepada wartawan di Kantor KPU, Jumat (15/3/2024) malam.
Saat ini, Mellaz mengatakan KPU sedang fokus melakukan rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional. Sebab, KPU harus mengumumkan hasil Pemilu 2024 paling lambat 20 Maret 2024.
Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin). Dalam persidangan terungkap bahwa pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata bekerja sama dengan Alibaba.
Mulanya, Majelis Komisioner (MK) KIP Arya Sandhiyudha menanyakan langsung kepada Luqman Hakim dari perwakilan KPU, apakah benar perihal kontrak kerja sama dengan Alibaba. Dalam persidangan Luqman membenarkan kerja sama itu berkaitan dengan cloud Sirekap.
"Jadi benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba cloud," tanya Arya, Rabu (13/3/2024).
"Benar, majelis," jawab Luqman.
Perlu diketahui, Yakin mengajukan dua permohonan kepada KIP. Permohonan pertama terkait akses lebih baik ke data real count.
Menurut Yakin, tantangan saat ini yang dihadapi masyarakat dalam mengakses data pemilihan waktu nyata, khususnya hasil real count yang hanya tersedia melalui antarmuka web berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Yakin menekankan ketidakpraktisan pemantauan manual mengingat jumlah TPS yang sangat besar.
Sedangkan permohonan kedua mengenai rincian infrastruktur sistem IT KPU. Berdasarkan penelitian Yakin, berbagai antarmuka web terkait Pemilu 2024, seperti pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menuju ke alamat IP yang dihosting oleh server Alibaba Cloud yang berlokasi di Singapura.
Dalam konteks tersebut, Yakin meminta informasi rinci tentang infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024, termasuk topologi, rincian server fisik dan cloud, lokasi server, rincian jaringan, dan langkah-langkah keamanan siber seperti CDN, perlindungan DDoS, dll.
Baca juga: KPU Akui Kontrak Alibaba Cloud, Roy Suryo: Indikasi Awal Terbongkarnya Kebobrokan
Yakin juga mencari informasi tentang layanan Alibaba Cloud yang digunakan, termasuk proses pengadaan dan kontrak antara KPU (atau perwakilannya) dan Alibaba Cloud. Informasi yang sensitif untuk keamanan siber, seperti alamat IP server di belakang CDN, tentu saja dapat dirahasiakan dalam informasi yang diberikan kepada Yakin.
Kerja sama KPU dengan Alibaba terungkap dalam persidangan Komisi Informasi Pusat (KIP). Mellaz menyebut akan menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Betty Epsilon Idroos selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU.
Baca juga: Soal Kontrak Alibaba, Roy Suryo: KPU Bisa Digugat ke Mahkamah Internasional
"Saya masih belum tahu ya, nanti kita tanya di internal. Kalau tidak salah itu bagiannya di urusan teknologi informasi di Ibu Betty di situ ya," ujar Mellaz kepada wartawan di Kantor KPU, Jumat (15/3/2024) malam.
Saat ini, Mellaz mengatakan KPU sedang fokus melakukan rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional. Sebab, KPU harus mengumumkan hasil Pemilu 2024 paling lambat 20 Maret 2024.
Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin). Dalam persidangan terungkap bahwa pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata bekerja sama dengan Alibaba.
Mulanya, Majelis Komisioner (MK) KIP Arya Sandhiyudha menanyakan langsung kepada Luqman Hakim dari perwakilan KPU, apakah benar perihal kontrak kerja sama dengan Alibaba. Dalam persidangan Luqman membenarkan kerja sama itu berkaitan dengan cloud Sirekap.
"Jadi benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba cloud," tanya Arya, Rabu (13/3/2024).
"Benar, majelis," jawab Luqman.
Perlu diketahui, Yakin mengajukan dua permohonan kepada KIP. Permohonan pertama terkait akses lebih baik ke data real count.
Menurut Yakin, tantangan saat ini yang dihadapi masyarakat dalam mengakses data pemilihan waktu nyata, khususnya hasil real count yang hanya tersedia melalui antarmuka web berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Yakin menekankan ketidakpraktisan pemantauan manual mengingat jumlah TPS yang sangat besar.
Sedangkan permohonan kedua mengenai rincian infrastruktur sistem IT KPU. Berdasarkan penelitian Yakin, berbagai antarmuka web terkait Pemilu 2024, seperti pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menuju ke alamat IP yang dihosting oleh server Alibaba Cloud yang berlokasi di Singapura.
Dalam konteks tersebut, Yakin meminta informasi rinci tentang infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024, termasuk topologi, rincian server fisik dan cloud, lokasi server, rincian jaringan, dan langkah-langkah keamanan siber seperti CDN, perlindungan DDoS, dll.
Baca juga: KPU Akui Kontrak Alibaba Cloud, Roy Suryo: Indikasi Awal Terbongkarnya Kebobrokan
Yakin juga mencari informasi tentang layanan Alibaba Cloud yang digunakan, termasuk proses pengadaan dan kontrak antara KPU (atau perwakilannya) dan Alibaba Cloud. Informasi yang sensitif untuk keamanan siber, seperti alamat IP server di belakang CDN, tentu saja dapat dirahasiakan dalam informasi yang diberikan kepada Yakin.
(kri)
Lihat Juga :
