Pengamat Sebut Banyak Pelanggaran Hukum dalam Program Kartu Prakerja
Jum'at, 01 Mei 2020 - 06:27 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat hukum Andri W Kusuma menganggap, program Kartu Prakerja sebenarnya memiliki muatan dan niat yang sangat baik dari pemerintah. Namun, dari aspek pelaksanaan dan perspektif hukum, ia menyarankan program itu dihentikan sementara karena banyak pelanggaran hukum.
Kata Andri, meskipun pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, saat ini Perppu tersebut sedang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terutama mengenai aturan yang membuat pemerintah atau pengambil kebijakan terkait 'kebal' secara hukum.
Andri menjelaskan, salah satu potensi yang dilanggar di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Baca juga: Belva dan Andi Taufan Mundur dari Stafsus, Jokowi: Mereka Akan Sukses ).
"Bukan saja uang Prakerja yang hilang tapi paket data (uang) pun milik para pencari kerja dan korban PHK pasti terpotong, sementara kita tidak pernah bisa tahu berapa data kita yang terpotong. Kita beli paket data 2 GB saja kita tidak pernah tahu apa benar isinya 2 GB, karena tidak bisa atau susah diaudit," kata Andri kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Menurut dia, untuk mengakses video pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja, paket data pencari kerja itu berpotensi tersedot. Sehingga, dalam kondisi yang ada saat ini, dikhawatirkan masyarakat yang mendaftar akan kehilangan paket data atau uang pribadinya.
Kata Andri, meskipun pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, saat ini Perppu tersebut sedang dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terutama mengenai aturan yang membuat pemerintah atau pengambil kebijakan terkait 'kebal' secara hukum.
Andri menjelaskan, salah satu potensi yang dilanggar di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Baca juga: Belva dan Andi Taufan Mundur dari Stafsus, Jokowi: Mereka Akan Sukses ).
"Bukan saja uang Prakerja yang hilang tapi paket data (uang) pun milik para pencari kerja dan korban PHK pasti terpotong, sementara kita tidak pernah bisa tahu berapa data kita yang terpotong. Kita beli paket data 2 GB saja kita tidak pernah tahu apa benar isinya 2 GB, karena tidak bisa atau susah diaudit," kata Andri kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).
Menurut dia, untuk mengakses video pelatihan yang disediakan mitra Kartu Prakerja, paket data pencari kerja itu berpotensi tersedot. Sehingga, dalam kondisi yang ada saat ini, dikhawatirkan masyarakat yang mendaftar akan kehilangan paket data atau uang pribadinya.
Lihat Juga :
