BNPT Sebut Kelompok Radikal Bentuk Militansi Perempuan melalui Budaya Patriarki
Selasa, 12 Maret 2024 - 15:41 WIB
loading...
A
A
A
"Oleh karena itu, agensi dan semi otonomi perempuan dalam aktivitas terorisme sejatinya dilatari pengalaman penindasan, viktimisasi, manipulasi, dan mistifikasi yang mendahului yang seluruhnya berakar dari budaya patriarki," papar Leebarty.
Ia menekankan, perlu edukasi yang lebih komprehensif agar perempuan Indonesia mengerti bahwa jihad semestinya tidak didefinisikan begitu saja tanpa konteks waktu, ruang, dan tujuan. Penting ditanamkan pemahaman bahwa terorisme tidak berada dalam satu napas dengan pemaknaan jihad, bahkan jihad dapat direalisasikan dengan cara-cara positif dan sederhana dalam kehidupan perempuan sehari-hari.
BNPT yang mewakili pemerintah Indonesia dalam persoalan ini, hadir untuk ikut menentukan arah kebijakan nasional yang nantinya akan menghasilkan penurunan angka keterlibatan perempuan dalam gerakan teror. Dalam menangani isu keterlibatan perempuan, Leebarty menerangkan bahwa BNPT melakukan pendekatan dari berbagai aspek, seperti ideologi, psikososial, ekonomi, dan regulasi.
Menurut pendiri dan Ketua Komunitas Perempuan Peduli Toleransi (KPP) ini, aspek ideologi mencakup hadirnya pendidikan melalui kurikulum yang moderat dan menyerukan perdamaian antar golongan. Nilai toleransi juga harus ditegakkan secara maksimal melalui kementerian terkait.
Selain itu, lanjut Leebarty, kurikulum pendidikan yang moderat dan toleran wajib menjadi prioritas, baik di institusi pendidikan formal maupun informal, khususnya yang berbasis keagamaan tertentu. Aspek ideologi ini hanya bisa dilaksanakan secara sempurna jika didukung oleh tenaga pengajar yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
Kemudian, aspek psikososial dengan lebih menyoroti pada kesempatan berpendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta pemberdayaan peran komunitas masyarakat. Pelibatan civil society diperlukan sebagai bentuk mitigasi prioritas yang berkesinambungan pada kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini juga perlu didukung oleh Kementerian terkait yang memiliki kewenangan horisontal di tataran akar rumput.
Ia menekankan, perlu edukasi yang lebih komprehensif agar perempuan Indonesia mengerti bahwa jihad semestinya tidak didefinisikan begitu saja tanpa konteks waktu, ruang, dan tujuan. Penting ditanamkan pemahaman bahwa terorisme tidak berada dalam satu napas dengan pemaknaan jihad, bahkan jihad dapat direalisasikan dengan cara-cara positif dan sederhana dalam kehidupan perempuan sehari-hari.
BNPT yang mewakili pemerintah Indonesia dalam persoalan ini, hadir untuk ikut menentukan arah kebijakan nasional yang nantinya akan menghasilkan penurunan angka keterlibatan perempuan dalam gerakan teror. Dalam menangani isu keterlibatan perempuan, Leebarty menerangkan bahwa BNPT melakukan pendekatan dari berbagai aspek, seperti ideologi, psikososial, ekonomi, dan regulasi.
Menurut pendiri dan Ketua Komunitas Perempuan Peduli Toleransi (KPP) ini, aspek ideologi mencakup hadirnya pendidikan melalui kurikulum yang moderat dan menyerukan perdamaian antar golongan. Nilai toleransi juga harus ditegakkan secara maksimal melalui kementerian terkait.
Selain itu, lanjut Leebarty, kurikulum pendidikan yang moderat dan toleran wajib menjadi prioritas, baik di institusi pendidikan formal maupun informal, khususnya yang berbasis keagamaan tertentu. Aspek ideologi ini hanya bisa dilaksanakan secara sempurna jika didukung oleh tenaga pengajar yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
Kemudian, aspek psikososial dengan lebih menyoroti pada kesempatan berpendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta pemberdayaan peran komunitas masyarakat. Pelibatan civil society diperlukan sebagai bentuk mitigasi prioritas yang berkesinambungan pada kebijakan Pemerintah Daerah. Hal ini juga perlu didukung oleh Kementerian terkait yang memiliki kewenangan horisontal di tataran akar rumput.
Lihat Juga :
