Bawaslu Imbau Pendukung Capres Tak Bikin Narasi Memicu Konflik
Kamis, 13 September 2018 - 10:41 WIB
Bawaslu Imbau Pendukung Capres Tak Bikin Narasi Memicu Konflik
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau kubu pendukung calon presiden dan calon wakil presiden (capers-cawapres) untuk senantiasa mehanan diri.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengimbau kubu pendukung tidak membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat.
"Kode etiknya karena ini belum masuk masa kampanye, ya kedua kubu harus menahan diri," kata Afifuddin dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 12 September 2019.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden bentuk gejala makar karena tidak dilakukan pada masa kampanye.
"Isu tersebut memiliki kesan yang dapat menimbulkan permusuhan yang dapat memecah belah antarpendukung capres. Kalau dibiarkan, itu dapat memunculkan chaos (kerusuhan-red)," kata Agus.
Menurut dia, langkah Polri membubarkan aksi tersebut di beberapa daerah dinilai tepat dan sesuai aturan.
"Kalau Polri membubarkan, itu sah karena itu dapat memicu kebencian dan bentrokan. Jadi Polri boleh membubarkan," tuturnya.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengimbau kubu pendukung tidak membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat.
"Kode etiknya karena ini belum masuk masa kampanye, ya kedua kubu harus menahan diri," kata Afifuddin dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 12 September 2019.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden bentuk gejala makar karena tidak dilakukan pada masa kampanye.
"Isu tersebut memiliki kesan yang dapat menimbulkan permusuhan yang dapat memecah belah antarpendukung capres. Kalau dibiarkan, itu dapat memunculkan chaos (kerusuhan-red)," kata Agus.
Menurut dia, langkah Polri membubarkan aksi tersebut di beberapa daerah dinilai tepat dan sesuai aturan.
"Kalau Polri membubarkan, itu sah karena itu dapat memicu kebencian dan bentrokan. Jadi Polri boleh membubarkan," tuturnya.
(dam)
