Soal Sertifikasi Halal, KNPI Dukung DPR Minta Penjelasan BPJPH dan MUI
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 15:45 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga: Sudah Ingatkan BPJPH, IHW Tegaskan Auditor Halal Harus Disertifikasi MUI )
Menurut dia, ada banyak pelaku usaha menengah ke bawah, makanan dan minuman, dan secara nasional yang disampaikan oleh MUI dalam suratnya kepada DPR per tanggal 10 Juni 2020, kapasitas sertifikasi halal di MUI secara nasional mencapai 102.744.000 pertahun.
“Sekarang, berapakah harga per sertifikasi halal? Belum lagi usaha menengah ke atas dan produk makanan minuman dari importasi?” ujar Haris.
Haris juga mendukung Komisi VIII DPR yang akan segera memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas proses sertifikasi halal.
“Kami meminta BPJPH mempercepat penerbitan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi halal yang menjadi tugas dan fungsi badan tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, ada banyak pelaku usaha menengah ke bawah, makanan dan minuman, dan secara nasional yang disampaikan oleh MUI dalam suratnya kepada DPR per tanggal 10 Juni 2020, kapasitas sertifikasi halal di MUI secara nasional mencapai 102.744.000 pertahun.
“Sekarang, berapakah harga per sertifikasi halal? Belum lagi usaha menengah ke atas dan produk makanan minuman dari importasi?” ujar Haris.
Haris juga mendukung Komisi VIII DPR yang akan segera memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas proses sertifikasi halal.
“Kami meminta BPJPH mempercepat penerbitan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi halal yang menjadi tugas dan fungsi badan tersebut,” ujarnya.
(dam)
Lihat Juga :
