JK Soroti Utang Pemerintah: Siapa yang Bayar? Ya Kita Semua
Kamis, 07 Maret 2024 - 17:35 WIB
loading...
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024). FOTO/MPI/WIDYA MICH
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyebut pendapatan negara Indonesia saat ini defisit hingga Rp2.000 Triliun. Hal itu disebabkan karena banyaknya kebijakan yang kurang efisien.
Hal ini disampaikan JK dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).
"Siapa pun pemerintahan ini, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintah yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintahan sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu, hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien," kata JK.
Selain masalah politik, pemerintah juga harus menyelesaikan permasalahan ekonomi karena berdampak kepada rakyat Indonesia secara langsung.
"Kita bersatu menghadapi tantangan itu karena seluruh masalah nanti, kalau politik hanya yang menang gembira, yang kalah tentu kurang gembira. Tapi kalau ekonomi semua kena," katanya.
"Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga naik, inflasi tinggi semua akan kena. Tentu saja ada juga yang senang, yang punya cash banyak, tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi di situ, tapi masalah rakyat keseluruhan," ujarnya.
Hal ini disampaikan JK dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis (7/3/2024).
"Siapa pun pemerintahan ini, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintah yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintahan sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu, hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien," kata JK.
Selain masalah politik, pemerintah juga harus menyelesaikan permasalahan ekonomi karena berdampak kepada rakyat Indonesia secara langsung.
"Kita bersatu menghadapi tantangan itu karena seluruh masalah nanti, kalau politik hanya yang menang gembira, yang kalah tentu kurang gembira. Tapi kalau ekonomi semua kena," katanya.
"Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga naik, inflasi tinggi semua akan kena. Tentu saja ada juga yang senang, yang punya cash banyak, tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi di situ, tapi masalah rakyat keseluruhan," ujarnya.
