Fraksi PPP DPR Bahas Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu Pekan Depan

Kamis, 07 Maret 2024 - 13:10 WIB
loading...
Fraksi PPP DPR Bahas...
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR akan membahas wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 pada pekan depan. Saat ini, seluruh anggota Fraksi PPP masih fokus dalam mengawal proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di setiap daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi. “Minggu depan kemungkinan sudah di Jakarta, baru kita bahas terkait posisi PPP terhadap angket itu,” ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dikutip Kamis (7/3/2024).

Awiek menuturkan, fraksinya tidak dalam posisi menunggu fraksi lain dalam bersikap. Hal ini ditegaskannya saat disinggung apakah PPP menunggu sikap PDI-Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPR sekaligus mitra kerja samanya dalam Pilpres 2024 ini.

Baca juga: Apa yang Dimaksud Hak Angket? Ini Penjelasan dan Syarat Pengajuannya

"Enggak ada kaitan dengan karena fraksi A ikut, lantas kita ikut, enggak gitu. Semua memiliki kewenangan otonom mengurus dirinya sendiri," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu memastikan jika fraksinya akan bersikap menentukan apakah setuju atau tidak terhadap penggunaan hak angket tersebut. Kendati demikian, ia minta agar bersabar menunggu proses politik yang tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan ke depannya.

Terlebih, sampai saat ini pun belum ada fraksi di DPR yang secara resmi mengajukan usulan tersebut. "Kalau hanya sekadar diskusi di publik terus menjadi wacana itu kan menjadi bunga-bunga demokrasi. Konkretnya ada enggak yang diajukan ke pimpinan?" pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PDIP: Jika Seluruh Fraksi...
PDIP: Jika Seluruh Fraksi di DPR Hanya Manut Eksekutif, Apa Bedanya dengan Era Orde Baru?
Di Hadapan Pimpinan...
Di Hadapan Pimpinan DPR, Mahasiswa Minta Pemerintah Tak Mainkan Isu Perut Rakyat
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Sikapi Putusan PN Jakpus,...
Sikapi Putusan PN Jakpus, Kuasa Hukum PPP Maluku Akan Tempuh Kasasi
Menang Lagi di PN Jakpus,...
Menang Lagi di PN Jakpus, Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen pada SK Plt Maluku
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Starmer Didesak Mundur...
Starmer Didesak Mundur dari Jabatan Perdana Menteri Inggris
Dasco Terima Audiensi...
Dasco Terima Audiensi Massa Mahasiswa di Gedung DPR
Massa HMI MPO Datangi...
Massa HMI MPO Datangi Gedung DPR, Sampaikan Tuntutan Ini
Rekomendasi
PENAS XVII 2026 Jadi...
PENAS XVII 2026 Jadi Magnet Investasi Agribisnis, KTNA dan FERACO Perkuat Kolaborasi Industri dan Teknologi Pangan Nasional
6 Tentara Israel Tewas...
6 Tentara Israel Tewas dalam 3 Hari Terakhir Akibat Sergapan Hizbullah
Jepang Pesta Gol, Tunisia...
Jepang Pesta Gol, Tunisia Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Belajar dari Iran: Tiga...
Belajar dari Iran: Tiga Pelajaran Strategis bagi Indonesia
Paradoks Tata Kelola...
Paradoks Tata Kelola Batu Bara di Indonesia
Potensi Gula Non-Tebu...
Potensi Gula Non-Tebu yang Dianaktirikan
PDIP: Jika Seluruh Fraksi...
PDIP: Jika Seluruh Fraksi di DPR Hanya Manut Eksekutif, Apa Bedanya dengan Era Orde Baru?
Penahanan dr Tifa: Babak...
Penahanan dr Tifa: Babak Baru atau Babak Terakhir
Dari Ploso, Gus Mashum...
Dari Ploso, Gus Mashum Faqih Ingatkan Adab Jadi Penuntun Musyawarah NU
Infografis
Pemilu Nasional dan...
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Apa Saja Dampaknya?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved