BP2MI dan Kemenko Polhukam Siap Gebuk Sindikat Mafia Perdagangan Orang

JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) siap gebuk sindikat mafia kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu diketahui dari pertemuan antara Kepala BP2MI Benny Rhamdani dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas persoalan maraknya kejahatan TPPO. Benny mengungkapkan perlunya kerja sama lintas lembaga dan kementerian dalam memberantas mafia TPPO. “Kami ke sini silaturahmi sekaligus bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia yang hingga hari ini masih ada,” kata Benny usai pertemuan.

Dia menuturkan, apa yang disampaikannya terkait masih maraknya kejahatan perdagangan orang mendapat dukungan penuh dari Hadi Tjahjanto. Dalam pertemuan itu, kata Benny, Hadi Tjahjanto menegaskan komitmennya untuk siap bersinergi dengan BP2MI untuk memberantas para mafia TPPO.



"Dalam konteks sikat sindikat yang menjadi program BP2MI, ternyata kita sedangkan berhadapan dengan pemimpin yang keras sebenarnya, jadi saya merasa apa yang saya lakukan ini merasa sudah tegas, tetapi beliau (Hadi) lebih tegas. Kalau kita memakai istilah sikat sindikat, beliau mengatakan istilah gebuk sindikat," tuturnya.

Lebih lanjut Benny menuturkan, kepemimpinan Hadi saat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah terbukti berhasil membabat habis para mafia tanah. Benny berharap ketegasan Hadi kepada mafia tanah juga diberlakukan kepada para sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).

"Kita lihat kepemimpinan beliau menjadi Menteri ATR sangat tegas, beliau berhasil menekan praktik para sindikat mafia tanah. Ini kan kaitannya dengan sindikat perdagangan orang sama semangatnya, kita yakin beliau bisa menyikat semua praktis perdagangan orang,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa negara harus tetap bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan kepada rakyatnya karena para sindikat perdagangan orang itu harus diberikan efek jera. Aktivitas para mafia penempatan ilegal telah dipetakan BP2MI, mulai dari cara, daerah, hingga jalur pemberangkatan PMI yang dijadikan korban.

"Tadi beliau menyampaikan arahannya kepada saya bagaimana negara kita dorong terus untuk tidak boleh kalah terhadap mafia, dan tidak boleh kompromi dengan para mafia," jelasnya.

Dia berharap, sinergi yang dilakukan dengan Hadi Tjahjanto menghasilkan kerja bersama serta menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia. “Kita berharap kerja sama dengan Menko Polhukam di bawah kepemimpinan Mas Hadi dengan track record pemimpin yang tegas bisa menambah semangat kita dalam dalam memberantas sindikat mafia ini," pungkas Benny.