Yusuf Lakaseng Perindo Ungkap Pentingnya Hak Angket agar Maraknya Kejanggalan Pemilu 2024 Tak Terulang

Selasa, 05 Maret 2024 - 22:55 WIB
loading...
Yusuf Lakaseng Perindo Ungkap Pentingnya Hak Angket agar Maraknya Kejanggalan Pemilu 2024 Tak Terulang
Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng berbicara pentingnya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Foto/Nur Khabibi
A A A
JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng berbicara pentingnya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia mengatakan, hak angket itu penting dilakukan agar kejanggalan tidak terulang lagi di pemilu mendatang.

“Menurut saya hak angket ini adalah untuk penyelamatan demokrasi untuk penyelamat pemilu kita ke depannya tidak dirusak lagi seperti 2024 ini," kata Lakaseng saat ditemui di sela dialog Rakyat Bersuara yang mengusung tema 'Hak Angket dan Simsalabim Suara', Selasa (5/3/2023) malam.

Akan hal itu, Lakaseng menilai hak angket sangat perlu digulirkan. Ia menilai dalam pelaksanaan pemilu kali ini marak terjadinya kejanggalan.



"Dan itu memang perlu, karena kita tahu bahwa pemilu ini begitu banyak keganjilan begitu banyak yang tidak patut terjadi, dan kita tahu bahwa penggunaan kewenangan kekuasaan di luar batas etis dan itu sangat tidak baik dalam demokrasi kita," ujarnya.

Sebelumnya, Lakaseng menyatakan hak angket DPR tentang Pemilu 2024 bergulir akan mengguncang politik Tanah Air. Pasalnya, dalam pelaksanaan kontestasi politik itu marak kejanggalan.

"Menurut saya kalau ini (hak angket) berjalan pasti akan mengguncang politik kita, akan ada temuan besar bahwa memang ini adalah kecurangan yang bukan hanya TSM, tapi ada kejahatan yang dilakukan di dalam itu," kata Lakaseng kepada iNews Media Group, Selasa (5/3/2024).

Oleh karena itu, Lakaseng mendesak partai politik pengusung capres-cawapres 2024 Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk benar-benar menggulirkan hak angket.

"Maka menurut saya ini adalah PDIP, Nasdem, PKB, PKS, dan PPP ini harus membuktikan di depan rakyat. Jangan sampai ini menjadi alat tawar kemudian untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahan baru, ini yang kami khawatirkan ada politik dagang sapi di situ," pungkasnya.
(rca)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2106 seconds (0.1#10.140)