PPP Berharap Ambang Batas Parlemen Jadi 2,5%, Minimalisir Suara Rakyat Terbuang

Selasa, 05 Maret 2024 - 15:35 WIB
loading...
PPP Berharap Ambang...
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi berharap ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diturunkan menjadi 2,5% dari yang sekarang 4%. Foto/dpr.go.id
A A A
JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , Achmad Baidowi berharap ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diturunkan menjadi 2,5% dari yang sekarang 4%. Angka itu menurutnya perlu dikembalikan ke pengaturan awal PT.

"2,5 persen (yang cocok ambang batas). Kembali ke pengaturan awal, karena parliamentary threshold kan yang tetapkan 2,5 persen dan itu tercipta penyederhanaan parpol di Parlemen. Ada sembilan fraksi waktu itu di 2009," ujar Baidowi, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Setuju Ambang Batas Parlemen Berlaku 2029, Mahfud: Harusnya Usia Capres-Cawapres Juga

Ia lantas menyinggung pemilu tahun 1999 dan 2004 di mana setiap partai yang dapat kursi itu mampu lolos ke Parlemen. Pada saat itu juga, terdapat ruang untuk membuka pembentukan fraksi gabungan.

"Itu elektoral threshold ketika ikut pemilu lagi, dia ganti partai, nah parliamentary threshold itu diberlakukan sejak 2009, angka waktu itu 2,5 persen dan itu moderat," jelasnya.

Diturunkannya ambang batas parlemen ini menurutnya membuat suara-suara tidak banyak 'terbuang'. Menurutnya, 2,5% juga bisa mewakili proporsional yang diinginkan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
Bicara Ambang Batas...
Bicara Ambang Batas Parlemen, Waketum Perindo: Jangan Sampai Suara Terbuang Sia-sia!
PN Jakpus Tolak Gugatan...
PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah
GKSR Minta Revisi UU...
GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
Mantan Komisioner KPU...
Mantan Komisioner KPU Bicara Ambang Batas Parlemen: Idealnya 0 %
PPP Banten Gelar Mukerwil...
PPP Banten Gelar Mukerwil V, Fokus Konsolidasi Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Saksi Sebut SK Plt Maluku Cacat Hukum
10 Tahun Tanpa Kantor,...
10 Tahun Tanpa Kantor, Kini PPP Bengkulu Tengah Siap Tancap Gas
Rekomendasi
Bhakti TNI, Satgas Yonif...
Bhakti TNI, Satgas Yonif 631/Antang Bangun MCK di Dagai Puncak Jaya
Redam Sentimen Sell...
Redam Sentimen 'Sell Indonesia', Ini Saran dari Ekonom
Imigrasi Semarang Bongkar...
Imigrasi Semarang Bongkar Praktik Love Scamming, Tangkap 4 WNA China
Berita Terkini
25 Wilayah Indonesia...
25 Wilayah Indonesia Berpotensi Tsunami Akibat Gempa M7,7 di Mindanao Filipina
Hari Ini Presiden Akan...
Hari Ini Presiden Akan Menerima Surat Kepercayaan dari Dubes Negara Sahabat
BNPP Raih Peningkatan...
BNPP Raih Peningkatan Signifikan Capaian Reformasi Birokrasi 2025 dari Kemenpan RB
Brigjen TNI Marinir...
Brigjen TNI Marinir Rino Rianto Resmi Jabat Dandenjaka, Pimpin Pasukan Elite TNI AL
7 Brigjen Pol Dimutasi...
7 Brigjen Pol Dimutasi oleh Kapolri pada Awal Mei Dalam Rangka Pensiun
Vesak Festival 2026,...
Vesak Festival 2026, Stafsus Menag Doakan Presiden Prabowo Diberi Kekuatan Memimpin Bangsa
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved