Pemilu 2019, TNI Antisipasi Potensi Gangguan Pihak Asing

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan komitmen TNI-Polri dalam mengamankan dan mensukseskan gelaran Pemilu 2019. Selama pelaksanaan Pemilu 2019, TNI-Polri harus tetap siaga memelihara kamtibmas, mencegah kerusuhan sosial baik horizontal maupun vertikal, yang berpotensi mengancam keamanan negara.

Hadi mengatakan, di Pemilu 2019, TNI akan turut serta dalam kegaitan pengamanan. Di antaranya mendampingi anggota kepolisian di tempat pemungutan suara (TPS) yang meliputi 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota. TNI juga membantu penditribusian surat suara ke wilayah terpencil.

"TNI juga akan menggelar 51 operasi baik perang maupun selain perang, di antaranya untuk menangkal dan mencegah pihak asing yang akan menggagalkan pelaksanaan Pemilu," kata Hadi emlalui keterangan pers yang diterima SINDOnews, Minggu (26/8/2018).

Hadi mengatakan, jelang gelaran Pemilu 2019, semua pihak harus mewapadai bentuk paham radikalisme, ekstrimisme, yang mudan ditunggangi pihak berkepentingan. Di samping itu, Hadi juga menggarisbawahi penggunaan mendia sosial yang kerap menebarkan kebencian.

Hadi juga membeberkan sejumlah kerawanan Pemilu 2019 yang harus diantisipasi. Antara lain pada tahapan masa tenang yang biasanya diterpa isu politik uang, intimidasi hingga perusakan logistik Pemilu."Dengan pengalaman Pilkada serentak 2018, TNI-Polri sudah mempersiapkan diri," ujar Hadi.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, Hadi mengatakan pihaknya akan mengerahkan personel hingga dua per tiga dari kekuatan Polri. Kekuatan TNI Akan digelar di wilayah-wilayah yang dianggap rawan."Jumlah personel yang disiahakan akan disesuaikan. Kita akan menunggu apa yang diperlukan Kepolisian," ucap Hadi.