Analis Sosial Politik Lihat Lonjakan Suara PSI Sangat Tidak Lazim
Minggu, 03 Maret 2024 - 21:18 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dan minum teh bersama dengan sejumlah pengurus PSI, di antaranya Ketum Kaesang Pangarep, dan sejumlah kader muda PSI di Braga Permai, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024) malam. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Analis Sosial Politik Karyono Wibowo melihat lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat tidak lazim meskipun belum menembus angka empat persen. Namun pola kenaikan suara itu tidak lazim jika melihat data yang telah masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 65 persen.
"Tetapi, jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data realcount KPU sudah mencapai 65, 80 persen," ungkapnya dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
Ia pun menilai wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI meskipun hal itu bisa dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Baca juga: Lembaga Survei dan KPU Wajib Diaudit jika PSI Lolos ke Senayan
Sebagai informasi, hingga Minggu (3/3/2024) pukul 20.00 WIB, berdasarkan hasil hitung KPU melalui laman pemilu2024.kpu.go.id, PSI memperoleh suara sebanyak 3,13 persen. PSI dipilih sebanyak 2.403.483 orang.
Karyono menilai KPU dan lembaga Survei wajib diaudit apabila perolehan suara PSI lolos ambang batas parlemen. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjamin kredibilitas lembaga.
Karyono menyebut apabila PSI mendapatkan suara di atas empat persen maka patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data baik itu dari lembaga survei atau KPU.
"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU,” ujar Karyono.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute itu menyebut hasil hitung cepat selalu presisi dengan hasil hitung KPU. Artinya, selisih antara kedua hasil itu sangat tipis dengan angka maksimal satu persen.
"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen,” pungkasnya.
"Tetapi, jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data realcount KPU sudah mencapai 65, 80 persen," ungkapnya dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
Ia pun menilai wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI meskipun hal itu bisa dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Baca juga: Lembaga Survei dan KPU Wajib Diaudit jika PSI Lolos ke Senayan
Sebagai informasi, hingga Minggu (3/3/2024) pukul 20.00 WIB, berdasarkan hasil hitung KPU melalui laman pemilu2024.kpu.go.id, PSI memperoleh suara sebanyak 3,13 persen. PSI dipilih sebanyak 2.403.483 orang.
Karyono menilai KPU dan lembaga Survei wajib diaudit apabila perolehan suara PSI lolos ambang batas parlemen. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjamin kredibilitas lembaga.
Karyono menyebut apabila PSI mendapatkan suara di atas empat persen maka patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data baik itu dari lembaga survei atau KPU.
"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU,” ujar Karyono.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute itu menyebut hasil hitung cepat selalu presisi dengan hasil hitung KPU. Artinya, selisih antara kedua hasil itu sangat tipis dengan angka maksimal satu persen.
"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
