78 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Pemuda Perindo Sesalkan Hanya Disanksi Permintaan Maaf
Jum'at, 01 Maret 2024 - 18:54 WIB
loading...
Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo Iqnal Shalat Sukma Wibowo menyesalkan 78 pegawai KPK yang terbukti melakukan pungutan liar hanya diberi sanksi permintaan maaf. Foto/MPI/ismet humaedi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo Iqnal Shalat Sukma Wibowo menyoroti kasus 78 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap napi koruptor. Iqnal menyebut pegawai KPK tersebut seharusnya bukan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dengan temuan 78 staff KPK yang tertangkap pungli itu menyatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Nah salah satu lagi merusak KPK itu lagi adalah integritas. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 itu menyatakan semua anggota KPK atau di dalam itu adalah ASN. Nah itulah yang memberatkan ketika ada staff KPK melanggar etika dan integritas tidak langsung dipecat karena undang-undang ASN itu,” kata Iqnal, di Kantor DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
Iqnal menyebut Dewan Pengawas (Dewas) KPK saat ini masih bimbang untuk mengambil kasus tersebut dengan cepat. Dia merasa kecewa dengan keputusan KPK yang memberi hukuman hanya minta maaf.
Baca juga: KPK Eksekusi 78 Pegawai Pelaku Pungli Rutan Sanksi Permintaan Maaf di Publik
“Saat ini hanya permohonan maaf saja. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat kecewa. Kalau perlu anggota-anggota KPK itu didapat dari Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga independen, tidak dari ASN. Kita perlu lembaga yang benar-benar independen di luar tekanan politik yang merajalela saat ini,” ujarnya.
“Dengan temuan 78 staff KPK yang tertangkap pungli itu menyatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Nah salah satu lagi merusak KPK itu lagi adalah integritas. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 itu menyatakan semua anggota KPK atau di dalam itu adalah ASN. Nah itulah yang memberatkan ketika ada staff KPK melanggar etika dan integritas tidak langsung dipecat karena undang-undang ASN itu,” kata Iqnal, di Kantor DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
Iqnal menyebut Dewan Pengawas (Dewas) KPK saat ini masih bimbang untuk mengambil kasus tersebut dengan cepat. Dia merasa kecewa dengan keputusan KPK yang memberi hukuman hanya minta maaf.
Baca juga: KPK Eksekusi 78 Pegawai Pelaku Pungli Rutan Sanksi Permintaan Maaf di Publik
“Saat ini hanya permohonan maaf saja. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat kecewa. Kalau perlu anggota-anggota KPK itu didapat dari Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga independen, tidak dari ASN. Kita perlu lembaga yang benar-benar independen di luar tekanan politik yang merajalela saat ini,” ujarnya.
Lihat Juga :
