Partai Perindo Kritisi Pengawasan Bawaslu terhadap Anomali Data Sirekap
loading...
Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengkritisi fungsi pengawasan dari Bawaslu yang dianggap belum optimal terkait Sirekap Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo , Ahmad Rofiq mengkritisi fungsi pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dianggap belum optimal dalam menyikapi banyaknya temuan data anomali yang terdapat di sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Rofiq dalam jumpa persnya terkait pernyataan sikap Partai Perindo tentang suara hilang Pemilu 2024 yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
"Kita juga tidak melihat bagaimana signifikasi lembaga pengawasan dalam hal ini Bawaslu ketika melihat berbagai macam kecurangan-kecurangan yang kita dapatkan, baik dari Sirekap maupun dari berbagai macam pemberitaan yang ada," kata Rofiq.
Rofiq mengaku tidak pernah melihat ada sebuah respons keras yang diberikan Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.
Untuk itu, Partai Perindo merasa berkepentingan untuk mengingatkan kepada Bawaslu untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya. Bahkan, harus berani menunjukkan sikap kerasnya ketika menemukan sebuah kejanggalan.
"Sebab, kalau tidak, nanti pemilu akan menghadapi satu proses delegitimasi. Pemilu itu bukan hanya sekadar angka-angka, tetapi legitimasi itu yang paling utama. Hari ini pemilu sangat berkurang soal legitimasi," ujarnya.
Hal ini disampaikan Rofiq dalam jumpa persnya terkait pernyataan sikap Partai Perindo tentang suara hilang Pemilu 2024 yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
"Kita juga tidak melihat bagaimana signifikasi lembaga pengawasan dalam hal ini Bawaslu ketika melihat berbagai macam kecurangan-kecurangan yang kita dapatkan, baik dari Sirekap maupun dari berbagai macam pemberitaan yang ada," kata Rofiq.
Rofiq mengaku tidak pernah melihat ada sebuah respons keras yang diberikan Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.
Untuk itu, Partai Perindo merasa berkepentingan untuk mengingatkan kepada Bawaslu untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya. Bahkan, harus berani menunjukkan sikap kerasnya ketika menemukan sebuah kejanggalan.
"Sebab, kalau tidak, nanti pemilu akan menghadapi satu proses delegitimasi. Pemilu itu bukan hanya sekadar angka-angka, tetapi legitimasi itu yang paling utama. Hari ini pemilu sangat berkurang soal legitimasi," ujarnya.
(maf)
Explore More