Suara Perindo Diduga Dialihkan ke Parpol Lain, Pengamat: Ada Instrumen Kekuasaan

JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin merespons dugaan pengambilalihan suara partai seperti Partai Perindo , Partai Ummat, dan Partai Gelora ke salah satu parpol agar lolos ke Senayan dengan melewati ambang batas parlemen 4 persen.

Peluang itu didukung kekuasaan hingga power yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Dia tak menuduh siapa pun oknum yang hendak menghalalkan cara pengambilalihan suara partai yang tidak lolos ke Senayan. Dia mengajak masyarakat menunggu apa yang terjadi ke depan.

"Kita lihat saja nanti apa yang terjadi benar atau tidak dilakukan. Kita harus menunggu apa yang akan terjadi ke depan," kata Ujang, Selasa (27/2/2024).

Pada resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara/dapil per Selasa (27/2/2024) update pukul 09.00 WIB dengan total suara masuk 64 persen yakni suara PSI 2.085.695 atau 2,75 persen.

Sedangkan, suara Partai Perindo 1.001.083 atau 1,32 persen, Partai Ummat 369.486 atau 0,49 persen, dan Partai Gelora 815.493 atau 1,07 persen.

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) sekaligus politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus merasa janggal dengan proses penghitungan suara Pemilu 2024. Apalagi KPU sebelumnya telah memberi perintah ke aparat penyelenggara pemilu ke daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Dia menduga penghentian itu didasari partai kecil di lingkungan penguasa yang hendak masuk parlemen. Hal itu dikuatkan setelah dirinya mendapat informasi operasi pengalihan suara Partai Perindo kepada partai lain yang berada di lingkaran Istana.

"Ada kuat kecurigaan upaya tersistematis untuk memenangkan salah satu kontestan Pemilu. Saya dengar kabar ada operasi agar suara partai kecil diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Ummat," kata Deddy, Kamis (22/2/2024).

Sementara, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad buka suara menyikapi temuan C1 atau C hasil milik Perindo di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU blank hingga ditutupi.

Hal itu bisa terjadi apalagi dengan tidak transparan, sehingga bisa saja dugaan pengalihan suara ke parpol atau pasangan calon terjadi.

“Kemungkinan bisa terjadi karena tidak adanya keterbukaan, kemudian orang bisa menduga-duga banyak hal termasuk pengalihan suara parpol atau paslon lain," kata pria yang juga menjabat Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Minggu (25/2/2024).