Akademisi Sebut Hak Angket DPR untuk Mengawasi Kinerja
Jum'at, 23 Februari 2024 - 18:03 WIB
loading...
Wacana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 dinilai tepat. Foto/Gedung DPR/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana untuk menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 dinilai tepat. Karena seharusnya penyelesaian persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Dosen FISIP Universitas Bung Karno, Faisal Chaniago mengatakan, hak angket berfungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif dan lembaga terkait. Sehingga tidak tepat jika dijadikan upaya untuk menggagalkan Pemilu.
"Hak angket berfungsi untuk mengawasi eksekutif dan lembaga terkait lain. Tidak bisa menggagalkan hasil Pemilu. Ranah hukum kecurangan Pemilu ada di Bawaslu dan MK," kata Faisal di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: Ketua Bawaslu Persilakan Parpol Gulirkan Hak Angket DPR
Dia menjelaskan, apabila laporan sudah diterima Bawaslu, maka akan dilakukan penyelidikan. Bilamana ditemukan kecurangan, maka nantinya Bawaslu yang akan menentukan. Mulai dari Pemungutan Suara Ulang hingga Pemungutan Suara Lanjutan.
"Soal keputusan kemenangan ada pada MK. MK yang punya domin soal ini," tegasnya.
Mengenai wacana hak angket, Faisal menerangkan, merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bisa menerima kekalahan. Padahal saat ini masyarakat masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perhitungan suara.
Dosen FISIP Universitas Bung Karno, Faisal Chaniago mengatakan, hak angket berfungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif dan lembaga terkait. Sehingga tidak tepat jika dijadikan upaya untuk menggagalkan Pemilu.
"Hak angket berfungsi untuk mengawasi eksekutif dan lembaga terkait lain. Tidak bisa menggagalkan hasil Pemilu. Ranah hukum kecurangan Pemilu ada di Bawaslu dan MK," kata Faisal di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: Ketua Bawaslu Persilakan Parpol Gulirkan Hak Angket DPR
Dia menjelaskan, apabila laporan sudah diterima Bawaslu, maka akan dilakukan penyelidikan. Bilamana ditemukan kecurangan, maka nantinya Bawaslu yang akan menentukan. Mulai dari Pemungutan Suara Ulang hingga Pemungutan Suara Lanjutan.
"Soal keputusan kemenangan ada pada MK. MK yang punya domin soal ini," tegasnya.
Mengenai wacana hak angket, Faisal menerangkan, merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bisa menerima kekalahan. Padahal saat ini masyarakat masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perhitungan suara.
Lihat Juga :
