Forum Pemred: Perpres Publisher Rights Pintu Masuk Bangun Ekosistem Media Lebih Sehat
Jum'at, 23 Februari 2024 - 08:19 WIB
loading...
Presiden Jokowi mengumumkan pengesahan Perpres Publisher Rights pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). FOTO/DOK.SINDOnews/MASDARUL Kh
A
A
A
JAKARTA - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia ( Forum Pemred ) mengapresiasi disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski Perpres ini kurang ideal dan cenderung kompromistis, tapi Perpres yang sering disebut Publisher Rights ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas.
Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad mengatakan, diskusi mengenai regulasi ini sangat panjang. Dari awal draf yang terdiri 72 pasal, hingga akhirnya menjadi draf 19 pasal yang kemudian disepakati dan ditandatangani presiden.
"Jadi, sebenarnya Perpres ini kompromistis, mendengarkan masukan komunitas pers maupun platform digital. Karena itu, Forum Pemred berharap perusahaan platform digital bisa berjalan bersama-sama dalam upaya membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia," kata Arifin Asyadhad dalam siaran pers Forum Pemred yang ditandatanginya bersama Sekretaris Titin Rosmasari, Kamis (23/2/2024).
Baca juga: Perpres Publisher Rights Disahkan, AMSI Harap Ekosistem Bisnis Media Lebih Baik
Menurutnya, Forum Pemred merupakan salah satu inisiator dalam menyusun regulasi ini sejak awal 2020 dan selalu hadir dalam setiap perjalanan pembahasan Perpres Publisher Rights. Karena itu, Forum Pemred akan terus mengawal Perpres ini, hingga benar-benar diimplementasikan.
"Sesuai Pasal 19, perpres ini akan berlaku 6 bulan setelah ditandatangani. Karena itu, masih ada waktu untuk mempersiapkan segalanya, termasuk dalam membentuk Komite yang akan memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dilakukan platform digital," katanya.
Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad mengatakan, diskusi mengenai regulasi ini sangat panjang. Dari awal draf yang terdiri 72 pasal, hingga akhirnya menjadi draf 19 pasal yang kemudian disepakati dan ditandatangani presiden.
"Jadi, sebenarnya Perpres ini kompromistis, mendengarkan masukan komunitas pers maupun platform digital. Karena itu, Forum Pemred berharap perusahaan platform digital bisa berjalan bersama-sama dalam upaya membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia," kata Arifin Asyadhad dalam siaran pers Forum Pemred yang ditandatanginya bersama Sekretaris Titin Rosmasari, Kamis (23/2/2024).
Baca juga: Perpres Publisher Rights Disahkan, AMSI Harap Ekosistem Bisnis Media Lebih Baik
Menurutnya, Forum Pemred merupakan salah satu inisiator dalam menyusun regulasi ini sejak awal 2020 dan selalu hadir dalam setiap perjalanan pembahasan Perpres Publisher Rights. Karena itu, Forum Pemred akan terus mengawal Perpres ini, hingga benar-benar diimplementasikan.
"Sesuai Pasal 19, perpres ini akan berlaku 6 bulan setelah ditandatangani. Karena itu, masih ada waktu untuk mempersiapkan segalanya, termasuk dalam membentuk Komite yang akan memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dilakukan platform digital," katanya.
Lihat Juga :
