Akademisi Curiga Kekacauan Data Sirekap Bukan Hanya Karena KPU tapi Juga Peserta Pemilu
loading...
Peneliti PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi mencurigai kacaunya persoalan Sirekap dalam Pemilu 2024 tak murni kesalahan KPU tapi ada juga keterlibatan peserta pemilu. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi mencurigai kacaunya persoalan Sirekap dalam Pemilu 2024 tak murni kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun ada juga keterlibatan dari peserta pemilu.
"Saya berprasangka, bisa jadi persoalan yang terjadi di Sirekap ini bukan murni kesalahan KPU, ataupun anggota lain, tapi juga keterlibatan dari peserta pemilu, yang mencoba untuk melakukan pendekatan pada penyelenggara pemilu agar proses ini seolah kacau dengan modus yang dia lakukan agar suara tetap beralih ke pasangan tertentu itu," katanya saat dihuhungi, Minggu (18/2/2024).
Menurut Beni, jika boleh melihat peristiwa masa lalu, sejatinya persoalan kekacauan ataupun kejanggalan dalam Pemilu 2024 ini merupakan ujungnya. Misalnya saja persoalan yang ada di dalam KPU RI, sebagaimana diketahui DKPP telah sering menegur melalui berbagai putusannya tuk memberikan peringatan kepada komisioner-komisioner KPU.
"Misal dengan peringatan terakhir, lalu ada lagi peringatan terakhir di bulan berikutnya. Artinya, secara etik Komisioner KPU tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai aturan," tuturnya.
"Namun, tetap saja DKPP mengeluarkan putusan itu, harusnya kalau sudah peringatan terakhir peringatan berikutnya yah diberhentikan, tapi tak diberhentikan sehingga ketidakprifesionalan KPU dalam menyelenggarakan pemilu itulah yang kemudian terjadinya peristiwa-peristiwa Sirekap dan lainnya," katanya.
Beni menambahkan, masifnya pelanggaran pemilu dewasa ini, termasuk keterlibatan aparatur negara dalam setiap proses kampanye juga mengindikasi kejanggalan dalam pemilu. Apalagi, salah satu paslon tertentu misalnya, jauh-jauh hari melakukan banyak sekali pelanggaran sehingga dia sudah jumawa bahwasanya dia akan menang.
"Sehingga, apapaun jalan yang harus dilakukan, sekalipun itu jalan dengan segala cara itu mereka akan lakukan, termasuk penggelembungan suara dan lainnya," katanya.
"Saya berprasangka, bisa jadi persoalan yang terjadi di Sirekap ini bukan murni kesalahan KPU, ataupun anggota lain, tapi juga keterlibatan dari peserta pemilu, yang mencoba untuk melakukan pendekatan pada penyelenggara pemilu agar proses ini seolah kacau dengan modus yang dia lakukan agar suara tetap beralih ke pasangan tertentu itu," katanya saat dihuhungi, Minggu (18/2/2024).
Menurut Beni, jika boleh melihat peristiwa masa lalu, sejatinya persoalan kekacauan ataupun kejanggalan dalam Pemilu 2024 ini merupakan ujungnya. Misalnya saja persoalan yang ada di dalam KPU RI, sebagaimana diketahui DKPP telah sering menegur melalui berbagai putusannya tuk memberikan peringatan kepada komisioner-komisioner KPU.
"Misal dengan peringatan terakhir, lalu ada lagi peringatan terakhir di bulan berikutnya. Artinya, secara etik Komisioner KPU tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai aturan," tuturnya.
"Namun, tetap saja DKPP mengeluarkan putusan itu, harusnya kalau sudah peringatan terakhir peringatan berikutnya yah diberhentikan, tapi tak diberhentikan sehingga ketidakprifesionalan KPU dalam menyelenggarakan pemilu itulah yang kemudian terjadinya peristiwa-peristiwa Sirekap dan lainnya," katanya.
Beni menambahkan, masifnya pelanggaran pemilu dewasa ini, termasuk keterlibatan aparatur negara dalam setiap proses kampanye juga mengindikasi kejanggalan dalam pemilu. Apalagi, salah satu paslon tertentu misalnya, jauh-jauh hari melakukan banyak sekali pelanggaran sehingga dia sudah jumawa bahwasanya dia akan menang.
Baca Juga
"Sehingga, apapaun jalan yang harus dilakukan, sekalipun itu jalan dengan segala cara itu mereka akan lakukan, termasuk penggelembungan suara dan lainnya," katanya.
(abd)
Explore More