Pemilu di Tengah Demokrasi yang Cacat

Peristiwa semacam ini tentu tak dapat disebut telah tegaknya demokrasi dengan hanya berpatokan pada parameter diselenggarakannya pemilu secara rutin. Levitsky dan Schedler bersepakat situasi semacam ini disebut dalam term “electoral authoritarianism”. Di mana pemilu terselenggara dalam suasana otoriter yang diawali dengan runtuhnya “pagar” etika dan norma demokrasi hingga penggunaan sumber daya kekuasaan dan institusi negara untuk melemahkan kompetisi yang adil dan bebas sebagai syarat material terwujudnya demokrasi.

Elektoral otoritarianisme membuat sebagian negara berhasil melaksanaan pemilu secara rutin namun gagal melembagakan prinsip-prinsip demokrasi layaknya supremasi hukum, netralitas birokrasi, freedom of speech hingga imparsialitas penyelenggara pemilu. Sehingga rezim otoritarianisme kompetitif bukan bertujuan untuk menjalankan demokrasi melainkan untuk melanggengkan kekuasaan dan kohesi elit melalui sarana kompetisi elektoral yang tak adil dengan penyalahgunaan sumberdaya kekuasaan negara.

Maka pascakemenangan Prabowo-Gibran, perpolitikan Indonesia harus memiliki oposisi yang kuat di perlemen. Tujuannya menghindari Indonesia tergelincir dari rezim otoritarianisme kompetitif ke dalam jurang rezim otoritarianisme penuh (authoritarianism hegemonic regimes). Karena salah satu penyebab terjerumusnya rezim otoritarianisme kompetitif ke dalam jurang rezim otoritarianisme penuh layaknya Kirgizstan, Uganda, Kongo dan Belarus yakni lemahnya oposisi, sehingga membuat kontrol terhadap kekuasaan sangat lemah.

Maka tak terhindarkan pemimpin kekuasaan eksekutif pun berubah menjadi seorang otokrat populis. Karena rusaknya demokrasi seringkali diakibatkan oleh tindakan pemimpin otokrat populis (leader-driven) yang terus menerus melanggar prinsip demokrasi namun tanpa kontrol dan pengawasan yang berarti dari cabang kekuasaan demokrasi.