Terima Laporan Pembatalan Pembelian Jet Tempur Mirage, KPK Bakal Verifikasi

"Laporan sudah kami siapkan dengan mengumpulkan informasi-informasi mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang menurut kami cukup bagi pijakan KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya," sambungnya.

Atas laporan yang disertai bukti tersebut, Julius pun berharap KPK menindaklanjuti jal tersebut sebagaimana dengan kewenangannya. Ia pun berharap KPK transparan dalam menelaah laporan yang dimaksud.

"KPK yang lebih berwenang untuk menelusuri lebih lanjut, KPK yang lebih berwenang untuk menentukan apakah pembelian Mirage ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Kemhan membantah isu dugaan korupsi yang terjadi dalam proses pembelian jet tempur Mirage 2000-5. Hal itu diungkap Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra.

"Dalam hari-hari terakhir ini, muncul berbagai informasi yang menyesatkan tentang tuduhan adanya praktik korupsi dalam proses pembelian Mirrage 2000-5. Beredar juga informasi yang menuding PT TMI berada di balik pembelian alutsista," kata Herindra di Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

"Saya, mewakili Kementerian Pertahanan, menegaskan bahwa informasi-informasi tersebut adalah sesat, fitnah, dan hoaks," sambungnya.

Herindra mengatakan, rencana pembelian Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal. Ia juga menegaskan tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kemhan dan PT TMI.

"Namun Kemhan tetap mencari pesawat tempur terbaik yang tersedia untuk menjaga wilayah udara Indonesia," katanya.

'Salah satunya adalah adalah Rafale Dassault dari Prancis, yang akan segera hadir secara bertahap ke Indonesia. Pesawat tempur ini akan menjadi bagian yang memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia," sambungnya.