TPN Ganjar-Mahfud: Kita Dalam Kondisi Kritikal, Perlu Kredibilitas Lembaga Survei
Selasa, 13 Februari 2024 - 18:13 WIB
loading...
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Foto/Dok iNews Media Group
A
A
A
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menegaskan pentingnya kredibilitas lembaga-lembaga survei. Oleh karena itu, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak awal sangat selektif menerima pendaftaran lembaga survei.
Sebab, jika tidak selektif yang terjadi adalah lembaga-lembaga survei justru bisa mengacaukan iklim demokrasi itu sendiri. “Jadi kredibilitas itu menjadi sangat penting,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, pada konferensi pers, Selasa (13/2/2024).
Mengapa TKN Ganjar-Mahfud menekankan hal itu, Todung melihat saat ini kita sedang dalam momen-momen kritikal sebagai bangsa. Indonesia sudah berhasil menggelar Pilpres 2019, dengan demikian pilpres kali ini benar-benar terjadi pergantian kepemimpinan nasional, karena Presiden Jokowi tidak boleh maju kembali untuk ketiga kalinya.
“Tidak berlebihan jika dikatakan, pilpres kali ini sebuah ujian sejarah yang kita semua harus lewati. Kedaulatan rakyat itu tidaklah sama dengan kedaulatan survei,” tegas Todung.
Oleh karena itu, Todung mengingatkan bahwa ada kode etik yang mengikat lembaga-lembaga survei. KPU dan Bawaslu menurutnya harus betul-betul melakukan pengawasan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan demokrasi dan hati nurani.
Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan quick count (penghitungan cepat) dilakukan oleh lembaga survei yang telah memenuhi syarat, antara lain; berbadan hukum Indonesia, independen.“Apakah semua lembaga survei itu independen atau tidak, ini menjadi pertanyaan kunci,” paparnya.
Syarat selanjutnya, kata dia, lembaga survei tersebut mempunyai sumber dana yang jelas. Sejauh ini apakah lembaga-lembaga survei tersebut diaudit keuangannya, sehingga masyarakat tahu dari mana asal sumber dananya.
Sebab, jika tidak selektif yang terjadi adalah lembaga-lembaga survei justru bisa mengacaukan iklim demokrasi itu sendiri. “Jadi kredibilitas itu menjadi sangat penting,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, pada konferensi pers, Selasa (13/2/2024).
Mengapa TKN Ganjar-Mahfud menekankan hal itu, Todung melihat saat ini kita sedang dalam momen-momen kritikal sebagai bangsa. Indonesia sudah berhasil menggelar Pilpres 2019, dengan demikian pilpres kali ini benar-benar terjadi pergantian kepemimpinan nasional, karena Presiden Jokowi tidak boleh maju kembali untuk ketiga kalinya.
“Tidak berlebihan jika dikatakan, pilpres kali ini sebuah ujian sejarah yang kita semua harus lewati. Kedaulatan rakyat itu tidaklah sama dengan kedaulatan survei,” tegas Todung.
Oleh karena itu, Todung mengingatkan bahwa ada kode etik yang mengikat lembaga-lembaga survei. KPU dan Bawaslu menurutnya harus betul-betul melakukan pengawasan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan demokrasi dan hati nurani.
Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan quick count (penghitungan cepat) dilakukan oleh lembaga survei yang telah memenuhi syarat, antara lain; berbadan hukum Indonesia, independen.“Apakah semua lembaga survei itu independen atau tidak, ini menjadi pertanyaan kunci,” paparnya.
Syarat selanjutnya, kata dia, lembaga survei tersebut mempunyai sumber dana yang jelas. Sejauh ini apakah lembaga-lembaga survei tersebut diaudit keuangannya, sehingga masyarakat tahu dari mana asal sumber dananya.
Lihat Juga :
