Kemendagri Siap Realisasikan Program Bantuan UKM di Daerah
loading...
Kemendagri siap membantu Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) dalam merealisasikan programnya di daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap membantu Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) dalam merealisasikan programnya di daerah. Sinergi dan kerja sama ini penting karena program ini akan berhubungan dengan pemerintah daerah (pemda).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerangkan Kemenkop UKM mendapatkan tugas langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah memang berencana menyalurkan dana sebagai bantuan modal kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Besaran bantuannya Rp2,4 juta dan akan diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM. Pemerintah sedang berusaha menstimulus perekonomian yang tengah terpuruk dihajar pandemi Covid-19. (Baca juga: Bantuan Rp2,4 Juta untuk UMKM Mulai Cair saat HUT RI)
Tito mengungkapkan tidak mudah merealisasikan sebuah program di lapangan. Apalagi, program ini melibatkan anggaran yang besar dan otoritas daerah. Kemendagri sebagai koordinator pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah menawarkan bantuan kepada Kemenkopukm. Hal ini untuk memperlancar realisasi program.
“Apapun yang bisa kami bantu untuk mempercepat eksekusi realisasi ini, terutama dikejar di bulan Agustus dan September ini. Kalau Oktober sudah telat, resesi sudah terjadi. September ini deadline kuartal tiga,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu malam (12/8/2020). (Baca juga: Pengusaha Kecil Mau Ditransfer Bantuan Rp2,4 Juta, Ini Syaratnya)
Pada kuartal II lalu, perekonomian Indonesia minus 5,32%. Menurut Tito minus di Juli harus dikompensasi di Agustus dan September. “Jangan sampai minus. Jangan sampai negatif lagi. Dengan begitu potensi resesi bisa dihindari,” ucap mantan Kapolri itu.
Tito menerangkan resesi itu bisa berimplikasi kemana-mana. Bukan hanya bidang ekonomi dan sosial, tetapi implikasi yang utama adalah sentimen ekonomi dan politik. Sentimen pelaku politik ini akan menjadi amunisi yang tidak baik bagi Indonesia.Tito mengatakan pihaknya akan membantu jika Kemenkop UKM mendapatkan hambatan di daerah. “Kemendagri akan bagi tugas siapa nanti yang berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM,” katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerangkan Kemenkop UKM mendapatkan tugas langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah memang berencana menyalurkan dana sebagai bantuan modal kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Besaran bantuannya Rp2,4 juta dan akan diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM. Pemerintah sedang berusaha menstimulus perekonomian yang tengah terpuruk dihajar pandemi Covid-19. (Baca juga: Bantuan Rp2,4 Juta untuk UMKM Mulai Cair saat HUT RI)
Tito mengungkapkan tidak mudah merealisasikan sebuah program di lapangan. Apalagi, program ini melibatkan anggaran yang besar dan otoritas daerah. Kemendagri sebagai koordinator pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah menawarkan bantuan kepada Kemenkopukm. Hal ini untuk memperlancar realisasi program.
“Apapun yang bisa kami bantu untuk mempercepat eksekusi realisasi ini, terutama dikejar di bulan Agustus dan September ini. Kalau Oktober sudah telat, resesi sudah terjadi. September ini deadline kuartal tiga,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu malam (12/8/2020). (Baca juga: Pengusaha Kecil Mau Ditransfer Bantuan Rp2,4 Juta, Ini Syaratnya)
Pada kuartal II lalu, perekonomian Indonesia minus 5,32%. Menurut Tito minus di Juli harus dikompensasi di Agustus dan September. “Jangan sampai minus. Jangan sampai negatif lagi. Dengan begitu potensi resesi bisa dihindari,” ucap mantan Kapolri itu.
Tito menerangkan resesi itu bisa berimplikasi kemana-mana. Bukan hanya bidang ekonomi dan sosial, tetapi implikasi yang utama adalah sentimen ekonomi dan politik. Sentimen pelaku politik ini akan menjadi amunisi yang tidak baik bagi Indonesia.Tito mengatakan pihaknya akan membantu jika Kemenkop UKM mendapatkan hambatan di daerah. “Kemendagri akan bagi tugas siapa nanti yang berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
