Prihatin Krisis Etika dan Demokrasi di Indonesia, Ini 5 Poin Pernyataan Sikap PPI Utrecht
Senin, 12 Februari 2024 - 22:23 WIB
loading...
A
A
A
"Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu tersebut terbukti melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023," katanya.
Sementara itu, Ketua PPI Utrecht Hanif Abdul Halim memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech murni didasari kekhawatirannya terhadap krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: JK Sebut Film Dirty Vote Baru 25% Ungkap Kecurangan: Masih Ringan Dibanding Kenyataan
"Bahwa pernyataan sikap kami siang hari ini benar didasari oleh kekhawatiran kami sebagai pelajar-pelajar Indonesia di Utrech akan krisis demokrasi dan krisis etika yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024," ucap Hanif.
Hanif juga memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech tidak ditunggangi oleh pihak manapun. "Kami bisa pastikan bahwa pernyataan sikap kami tidak ditunggangi siapapun, tidak partisan dan kami bisa pastikan ini didasari oleh kecintaan kepada bangsa kami, pada tanah air kami Indonesia," katanya.
Pernyataan sikap PPI Utrech didasari oleh ilmu pengetahuan, diskusi yang dilakukan hingga berbulan-bulan lamanya. Hanif berharap pernyataan sikap ini bisa didengar langsung oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
"Mudah-mudahan pernyataan sikap ini tertuju untuk pihak yang kami inginkan atau kami intensikan dari awal yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan bukan sosok personal, sosok pribadi atau sosok pasangan calon manapun," katanya.
1. Presiden Joko Widodo, beserta jajaran kabinetnya, dan penyelenggara negara untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan demi menguntungkan kepentingan pribadi.
Sementara itu, Ketua PPI Utrecht Hanif Abdul Halim memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech murni didasari kekhawatirannya terhadap krisis etika dan demokrasi yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: JK Sebut Film Dirty Vote Baru 25% Ungkap Kecurangan: Masih Ringan Dibanding Kenyataan
"Bahwa pernyataan sikap kami siang hari ini benar didasari oleh kekhawatiran kami sebagai pelajar-pelajar Indonesia di Utrech akan krisis demokrasi dan krisis etika yang terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024," ucap Hanif.
Hanif juga memastikan, pernyataan sikap PPI Utrech tidak ditunggangi oleh pihak manapun. "Kami bisa pastikan bahwa pernyataan sikap kami tidak ditunggangi siapapun, tidak partisan dan kami bisa pastikan ini didasari oleh kecintaan kepada bangsa kami, pada tanah air kami Indonesia," katanya.
Pernyataan sikap PPI Utrech didasari oleh ilmu pengetahuan, diskusi yang dilakukan hingga berbulan-bulan lamanya. Hanif berharap pernyataan sikap ini bisa didengar langsung oleh pemerintahan Presiden Jokowi.
"Mudah-mudahan pernyataan sikap ini tertuju untuk pihak yang kami inginkan atau kami intensikan dari awal yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan bukan sosok personal, sosok pribadi atau sosok pasangan calon manapun," katanya.
Berikut ini 5 poin pernyataan sikap PPI Utrech terhadap praktik demokrasi yang niretika di Indonesia:
1. Presiden Joko Widodo, beserta jajaran kabinetnya, dan penyelenggara negara untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan demi menguntungkan kepentingan pribadi.
Lihat Juga :
